PN Lubukpakam Akan Eksekusi Pembayaran Utang Pemkab Deliserdang Rp 1,9 Miliar Lebih

Menurutnya pada halaman 3 disebutkan ada nama pihak Marolop Simbolon yang dinilai merupakan kesalahan substansi yang merupakan kesatuan dalam penetapan eksekusi, sehingga dinilai cacat substansi.

Menjawab wartawan, Muslih mengatakan pihaknya sudah menyurati Pengadilan (PN), Mahkamah Agung, dan menyurati Polresta Deliserdang, terkait keberatan dan dalam waktu dekat akan melakukan gugatan terkait penetapan eksekusi.

Jon Maheri Purba menambahkan pihaknya sangat keberatan terhadap pembacaan eksekusi. "Satu hal, pembacaan eksekusi itu sangat keberatan, karena seolah-olah objek tempat dimana dibacakan eksekusi itu merupakan objek perkara, dan itu dapat membangkitkan opini masyarakat, bahwasanya objek perkara itu, atau dalam hal ini kantor PUPR itu kena sita oleh putusan," ujar Jon Maheri Purba.

Menanggapi hal itu, Kuasa hukum termohon, Joko Suandi SH MH mengatakan upaya hukum itu sudah terlambat, dan dinilai hal itu hanya berupaya untuk melakukan penundaan eksekusi.

Menurutnya, Pemkab Deliserdang segera melaksanakan pembayaran sesuai surat tanggapan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sumut, yaitu dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga, karena pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Dia berharap eksekusi itu berjalan dengan baik, dan Pemkab Deliserdang koperatif serta taat hukum. "Artinya bayarlah utangnya. Jelas loh, format itu putusan pengadilan, jadi kalau putusan pengadilan ngak dihormati, jadi harus bagaimana lagi Negara ini berjalan dengan baik, sementara dia kan salah satu lembaga negara juga," ujarnya. (*).

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 407