Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan

Lubukpakam(harianSIB.com)

Tim Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Deliserdang, kembali akan segera melimpahkan dokumen dugaan kebocoran PAD Deliserdang yang diperkirakan mencapai hingga puluhan miliar rupiah, hasil pemeriksaan dari beberapa perusahaan yang berada di KIM (Kawasan Industri Medan) Mabar ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Deliserdang.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus PAD, Dr Misnan Aljawi SH MH, bersama wakil ketua Pansus, Junaidi, sekretaris Pansus, M Ilham Pulungan dan beberapa anggota Pansus diantaranya, Zul Amri, Paian Purba, Andi Baso Ariaji, Syarifuddin Nasution, ketika dihubungi harianSIB.com, Selasa (14/10/2025).

Dijelaskan, hasil peninjauan tim Pansus ke beberapa perusahaan industri di KIM Mabar, dan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), selanjutnya kembali turun ke lokasi mensingkronkan dokumen dan fakta di lapangan, ditemukan adanya dugaan kebocoran PAD yang jumlahnya sangat pantastis hingga mencapai ratusan miliar rupiah.

Adapun temuan dugaan kebocoran PAD diantaranya, luas tanah pada sertifikat tidak sesuai ukurannya tercatat pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB, luas bangunan yang tercatat pada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Baca Juga:

• Inspektorat Deliserdang Laporkan Dugaan Penyelewengan Pajak ke Kejari

Selanjutnya, luas bangunan tidak sesuai dengan luas yang tercatat pada IMB atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang dimiliki, sehingga diperkirakan banyak bangunan tambahan berdiri tanpa IMB/PBG.

Penetapan tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terhadap pajak tanah dan bangunan yang tertera pada PBB di wilayah KIM Mabar, tidak sama dengan tarif NJOP disekitarnya.

Dr Misnan Aljawi menjelaskan, KIM Mabar yang seharusnya menjadi penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Deliserdang, namun kenyataannya, penanganannya tidak maksimal, sehingga terjadi kebocoran PAD yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut terjadi diduga ada "Permainan" antara oknum petugas pajak di lapangan dengan perusahaan tertentu, sehingga diperkirakan mencapai hingga puluhan miliar.

"Kami ingatkan, kami akan merekomendasikan agar seluruh bangunan yang tidak memiliki izin agar segera dibongkar, serta memvalidasi dan mengukur ulang seluruh luas tanah dan bangunan yang tidak masuk ke SPPT" tegasnya.

Hal senada disampaikan Junaidi selaku wakil ketua Pansus PAD, meminta agar Aparat Penegak Hukum dan Bupati, serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, bisa bekerjasama dan bermitra dengan tim Pansus, agar semua bisa ditindak tegas.

"Dengan upaya yang sungguh-sungguh dari Pansus PAD dan semua pihak, kami yakin, target PAD bisa tercapai 100 persen" harapnya. (*).

Penerimaan PBB di Deliserdang di Bawah 60 %, F-PDIP: Akibat NJOP di Atas Harga Pasaran

Utusan PBB: Pemulangan Warga Rohingnya ke Myanmar Berisiko Tinggi

Pengurus Daerah PBB Pertanyakan Langkah Yusril Jadi Lawyer Jokowi

Pidato BTS di PBB Jadi Bahan Pelajaran di Korsel, AS, Vietnam dan Singapura

Buron Tiga Tahun Kasus Korupsi Pajak Reklame, Alboin Siagian Diciduk Tim Kejatisu dan Kejari Deliserdang

Jaksa dan Pegawai Kejari Deliserdang Periksa Urine Secara Mendadak