Pdt Penrad Siagian dan Bupati Langkat Bahas Masalah 585 Pegawai Paruh Waktu Diluar PPPK Belum Diakomodir

Pemkab Langkat harus membayar ganti rugi, jika ingin menggunakan tanah eks-HGU tersebut yang dihargai sebesar Rp12 miliar seluas 5 hektare. Padahal lahan itu termasuk kebutuhan daerah yang tidak perlu sebesar itu.

Sementara itu, Bupati Langkat menyampaikan masih adanya kawasan pemukiman dan fasilitas umum seperti kecamatan dan Polsek di wilayah Gebang yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menanggapi hal ini, Penrad meminta data secara rinci dan jelas agar bisa diperjuangkan bersama untuk melepaskan fasilitas umum di Langkat dari kawasan hutan.

Penrad juga meminta agar catatan tata batas kawasan desa di wilayah hutan dan HGU segera diperjelas untuk mendukung kepastian hukum.(*).

Transaksi 14.836 Pegawai Swasta dan 44 Pemuka Agama Mencurigakan

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Dua ASN dan Satu Honorer di Dinkes Taput Ditangkap Polisi saat Pesta Narkoba

Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan