Pdt Penrad Siagian dan Bupati Langkat Bahas Masalah 585 Pegawai Paruh Waktu Diluar PPPK Belum Diakomodir

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi dengan Bupati Langkat H Syah Afandin membahas 585 pegawai paruh waktu diluar Pegawai Pemerintah diluar Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum diakomodir, sehingga perlu segera ditetapkan.

Hal itu ditegaskan Penrad Siagian kepada wartawan, Kamis (16/10/2025) di Medan seusai melakukan pertemuan dengan Bupati Langkat membahas berbagai isu strategis, termasuk masalah pegawai paruh waktu hingga masalah reforma agraria.

"Berdasarkan laporan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat, terdapat sekitar 585 pegawai paruh waktu di luar PPPK belum diakomodir. Kondisi ini rawan menimbulkan tuntutan dari para honorer," katanya.

Di sisi lain, katanya, masih ada sistem outsourcing untuk pengemudi, petugas keamanan dan kebersihan. Sedangkan tenaga pendidikan dan kesehatan justru dibebani keuangan daerah. Termasuk dalam mutasi pejabat daerah yang kini harus mendapat rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Rencana Bagi SK Pengangkatan PPPK Tahap II Tanggal 24 Oktober Mendatang

"Catatan sipil, inspektorat, hingga sekretariat dewan kini harus melalui persetujuan pusat. Ini membuat daerah tidak lagi leluasa mengatur internalnya," tambahnya.

Selain masalah pegawai paruh waktu, Penrad juga menyoroti pelaksanaan reforma agraria di Langkat. Terkait masih banyak lahan garapan masyarakat di eks-HGU milik BUMN, termasuk adanya 200 hektare lahan di belakang kantor Bupati Langkat yang merupakan eks HGU PTPN.

Pemkab Langkat harus membayar ganti rugi, jika ingin menggunakan tanah eks-HGU tersebut yang dihargai sebesar Rp12 miliar seluas 5 hektare. Padahal lahan itu termasuk kebutuhan daerah yang tidak perlu sebesar itu.

Sementara itu, Bupati Langkat menyampaikan masih adanya kawasan pemukiman dan fasilitas umum seperti kecamatan dan Polsek di wilayah Gebang yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menanggapi hal ini, Penrad meminta data secara rinci dan jelas agar bisa diperjuangkan bersama untuk melepaskan fasilitas umum di Langkat dari kawasan hutan.

Penrad juga meminta agar catatan tata batas kawasan desa di wilayah hutan dan HGU segera diperjelas untuk mendukung kepastian hukum.(*).

Transaksi 14.836 Pegawai Swasta dan 44 Pemuka Agama Mencurigakan

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Bamsoet Sebut Pemerintah akan Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Dua ASN dan Satu Honorer di Dinkes Taput Ditangkap Polisi saat Pesta Narkoba

Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan