Defri Noval Pasaribu Pertanyakan Fungsi Bendungan Lau Simeme Deliserdang Berbiaya Rp1,76 Triliun

Medan(harianSIB.com)

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval SE MSP mempertanyakan fungsi bendungan Lau Simeme Kecamatan Sibirubiru, Kabupaten Deli Serdang berbiaya Rp 1,76 triliun, yang awal pembangunannya digembar-gemborkan bisa mengurangi dan mereduksi banjir di Medan dan Deli Serdang.

"Tapi faktanya, proyek raksasa yang dibangun pada 2018 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2024 ini, Medan dan Deliserdang tetap masih dilanda banjir disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga rumah warga terendam banjir," tandas Defri Noval Pasaribu kepada wartawan, Rabu (22/10/2025) di DPRD Sumut.

Menurut Depri, pada awalnya dibangun, Bendungan Lau Simeme memiliki konsep dengan kapasitas tampung air sebesar 21,07 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 125,85 hektar dengan fungsi sebagai penyediaan air baku di Kota Medan dan Deliserdang, dapat mereduksi banjir serta sebagai sumber penyediaan energi listrik.

Baca Juga:

• Kadis Ketapang TPH Sumut H Rajali Resmi Mengundurkan Diri, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan

Dari fungsi tampung yang sebesar itu, kata Defri, pihaknya melihat bahwa bendungan yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu belum berjalan dengan efektif, sehingga proyek ini terkesan sia-sia dan menghabiskan uang negara.

"Harusnya dengan adanya bendungan raksasa itu, banjir di Kota Medan dan Deli Serdang dapat teratasi. Minimal berkurang, sebab untuk persoalan banjir ini banyak faktor penyebabnya," ujar Defri sembari meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

* Tengelam

Anggota dewan Dapil Kota Medan ini memberi warning kepada seluruh pemangku kepentingan di Medan, Deliserdang dan Sumut untuk bersama-sama mengatasi Kota Medan dari terjangan banjir, karena kondisinya sudah sangat mengkuatirkan.

"Jika tidak secara cepat diatasi, kita khawatir beberapa tahun kedepan akan terjadi banjir besar dan menenggelamkan wilayah yang dianggap sangat rawan banjir, seperti di Kecamatan Medan Polonia, Medan Helvetia, Medan Maimun, Medan Labuhan dan Medan Johor," katanya.

Berkaitan dengan itu, tambahnya, diperlukan langkah konkret yang serius dalam mengatasi banjir secara permanen. Artinya pekerjaan mitigasi tidak bisa dikerjakan secara parsial atau sepenggal saja dari saluran primer maupun sekunder.

"Jadi, untuk mengatasinya perlu kolaborasi antara Pemko Medan, Pemprov Sumut, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) II dan Pemkab Deliserdang, agar Kota Medan dan Deliserdang bisa terhindar dari terjangan banjir yang besar," tegas Defri Noval Pasaribu.(*).

Rp 150 Juta Dana Desa Sekip Raib di Parkiran Disdukcapil Deliserdang

UMK Deliserdang Ditetapkan Rp2.938.524

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pemkab Deliserdang Usul ke Kemen ESDM Penambahan 25.000 Sambungan Gas Elpiji

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas