Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 30 Oktober 2025

Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Desak Tutup PT TPL Sekarang Juga!

Firdaus Peranginangin - Rabu, 29 Oktober 2025 14:26 WIB
444 view
Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Desak Tutup PT TPL Sekarang Juga!
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Berdialog: Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM, Defri Noval Pasaribu, Robby Agusman Harahap dan Abdul Rahim Siregar sedang berdialog dengan massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam AMPK menuntut penutupan PT TPL sekarang juga!, Rabu (29/10/20

Lima Tahun Lalu

Menanggapi tuntutan massa, Viktor Silaen secara tegas mendukung tuntutan pengunjuk rasa untuk segera menutup PT TPL, sebab tuntutan penutupan ini sudah disuarakannya berulang kali melalui Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), karena sejak dulu dirinya sudah menolak kehadiran perusahaan raksasa tersebut.

"Kalian tanya wartawan SIB Firdaus Peranginangin, sudah sering ditulisnya pernyataan saya di Harian SIB terkait penutupan PT TPL ini. Jadi sudah lama saya menuntut penutupan PT TPL ini, bukan hanya kali ini," ujar Viktor yang mengaku putra Porsea tersebut.

Mendengar pernyataan ini, terjadi dialog antara Viktor Silaen dengan pengunjuk rasa yang intinya sama-sama menginginkan Tapanuli bebas dari aksi-aksi pembabatan hutan dengan dalih areal konsesi perusahaan.

Bagi Viktor, penutupan PT TPL ini sangat mendesak dengan catatan seluruh areal konsesi perusahaan yang sudah dikelola atau dikuasai masyarakat, sebaiknya segera diserahkan pengelolaannya ke masyarakat oleh Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, Defri Noval Pasaribu menegaskan, sebagai komitmen DPRD Sumut menindaklanjuti tuntutan masyarakat, pihaknya di Komisi D DPRD Sumut akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan PT TPL pada November 2025.

Editor
: Robert Banjarnahor
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kelompok Tani Hutan Desa Simare Terapkan Pola Pertanaman Tumpang Sari
Gali Kearifan Lokal, Jenny dan Donna Siagian Keluar Masuk Hutan
Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan
KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut
Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat
Masyarakat Lau Baleng Karo Minta Pembatalan SK Hutan Kemasyarakatan
komentar
beritaTerbaru