Mengurus Izin PBG Harus Ada Dulu Sertifikat Keselamatan Kebakaran

Medan(harianSIB.com)

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan tentang Pemadam Kebakaran (Damkar) sudah membahas pasal per pasal pada draf Ranperda. Kunjungan ke gedung-gedung milik pemerintah maupun swasta sudah dilakukan. Pembahasan Ranperda sudah memasuki tahap akhir dan akan segera diparipurnakan.

Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution, SE.MM mengatakan, sebenarnya Pansus sudah rampung, tapi masih ada pasal terkait sanksi yang belum putus. Pansus menyerahkan penetapan pasal sanksi kepada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) dan Bagian Hukum Pemko Medan.

Edwin mengatakan, pihak dari Pemko yakni Dinas PKP dan Bagian Hukum menyarankan agar pasal sanksi tidak dimasukkan. Tapi dari beberapa kali studi banding ke Jakarta, Banding dan beberapa kota lainnya yang memiliki pasal sanksi pada Perda Damkar, ada sanksi diterapkan.

Sanksi yang dikenakan kata Edwin Sugesti adalah sanksi pidana bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi alat pemadam kebakaran sesuai yang diaturkan dalam Perda. Sanksi pidana akan diterapkan karena, jika pemilik bangunan abai terhadap keselamatan gedung akan membahayakan banyak jiwa jika terjadi kebakaran.

Baca Juga:

• 5 Rumah Warga Musnah Terbakar di Agara

Sanksi lainnya lainnya kata politisi PAN ini adalah penghentian aktivitas di dalam gedung jika manajemen gedung tidak memiliki sertifikat. Meski sanksi itu akan menjadi dilema bagi instansi pemerintahan, tapi menurut Edwin Sugesti, pemerintah harus memberi contoh yang baik dalam penegakan Perda.

"Terlebih lagi, Ranperda Damkar ini diusulkan oleh Pemko Medan, maka harus menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam memenuhi peralatan Damkar untuk gedung," tuturnya.

Dr Lily: Pasal Larangan Merokok di Kampus Akan Dimasukkan Dalam Perda KTR

Mobil Damkar Medan Banyak Jadi Rongsokan, DPRD Medan Minta Supaya Dilelang

DPRD Sergai Sahkan Ranperda Hari Jadi dan Lambang Daerah

Banmus DPRD Simalungun Bahas 3 Agenda Rapat Oktober

DPRD Simalungun Setujui Ranperda P-APBD TA 2025 Rp 2.900 Triliun Lebih

Sanksi Pidana Merokok Sembarangan Dihapus, Sanksi Administratif Cuma Rp 20 Ribu