Fraksi Golkar DPRD SU Dorong Pemprovsu Terapkan Kebijakan Fiskal Daerah Berpihak ke Rakyat

Medan(harianSIB.com)

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mendorong Pemprov Sumut agar kebijakan fiskal daerah tahun anggaran 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, untuk memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyiapkan fondasi bagi transformasi ekonomi digital yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Abdi Santoso Ritonga dalam pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda APBD Sumut TA 2026 pada Sidang Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus dan dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Jumat (7/11/2025) di DPRD Sumut.

Abdi Santoso menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi pembangunan daerah, mulai dari rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kemacetan birokrasi, hingga lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga melihat pentingnya meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Kejari Nisel Bahas Permohonan Legal Opinion DPRD Terkait Pergeseran Anggaran 2025

"Golkar berpandangan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus menitikberatkan pada pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administratif," ujarnya.

Ditambahkannya, Fraksi Golkar memandang Sumut memasuki tahun 2026 dengan optimisme, seiring tren pemulihan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen. Pertumbuhan tersebut masih ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi ekonomi digital disebut sebagai tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Kemenkeu: Era Baru, Kini Bayar PNBP Lebih Mudah dan Transparan

Hasto: Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Kebal Hukum

Seharusnya Kepala Daerah Jera Berbuat Korupsi

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Ani Yudhoyono Koleksi Kain Daerah Sejak Remaja