Gubsu Bobby Nasution Siapkan Tiga Rekomendasi untuk Kementerian Tangani PT Toba Pulp Lestari

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menyatakan akan mengajukan tiga rekomendasi resmi kepada kementerian terkait untuk menyikapi polemik keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Sumut menuntut agar perusahaan tersebut ditutup.

Menurut Bobby, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut izin operasional TPL, karena pengawasan dan perizinannya berada di bawah pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait.

Namun demikian, Pemprov Sumut akan tetap menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar permasalahan ini mendapat penyelesaian yang adil.

Baca Juga:

• TPL Harus Tutup !

"Kami sudah menyiapkan tiga rekomendasi yang akan dikirimkan ke kementerian. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional PT TPL. Kedua, langkah penyelesaian konflik sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar. Ketiga, perlindungan terhadap tenaga kerja agar tidak terdampak secara sosial ekonomi apabila ada kebijakan penghentian operasi," ujar Bobby usai menghadiri pertemuan dengan Tim Badan Anggaran DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (12/11/2025).

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut mendukung penutupan TPL apabila terbukti kegiatan perusahaan tersebut mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak lingkungan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan tersebut menyangkut nasib lebih dari 11 ribu tenaga kerja.

"Kalau memang terbukti mengganggu masyarakat, tentu kita sangat mendukung penutupan. Tapi di sisi lain ada 11 ribu tenaga kerja yang harus kita pikirkan. Pemerintah harus mengambil keputusan yang seimbang dan bijaksana," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Bobby mengungkapkan pihaknya akan menjadwalkan peninjauan langsung ke kawasan operasional PT TPL dan berdialog dengan masyarakat terdampak untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah.

Sebelumnya, ribuan masyarakat dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11/2025). Massa mendesak pemerintah menutup PT TPL yang dinilai telah menimbulkan konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan intimidasi terhadap warga di kawasan Tapanuli Raya.

Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut, Pastor Walden Sitanggang dalam orasinya menyatakan penolakan keras terhadap kehadiran TPL. Ia menyebut perusahaan tersebut telah merampas hak-hak masyarakat adat dan merusak tatanan sosial di wilayah tersebut.

Pimpinan aksi, Rokki Pasaribu, juga menegaskan bahwa kekerasan dan konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan telah terjadi berulang selama puluhan tahun.

Pemprov Sumut berharap, melalui tiga rekomendasi yang akan disampaikan ke kementerian, pemerintah pusat dapat mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum, sosial dan ekonomi. (*)

Warga Desa Kotaparih Kembali Minta Peternakan Ayam Ditutup

Kejuaraan Karate Tebingtinggi Open Ditutup, Forki Medan Juara Umum

89 BPR dan 1 Bank Umum Ditutup

Pabrik PT TPL Terbakar, Masyarakat Parmaksian dan Porsea Tobasa Panik

Jalan Menuju PT TPL Kupak-Kapik, Diduga Disebabkan Truk Overtonase

Pasar Glugur Sepi Pembeli Akibat Jalan Memutar Ditutup Dishub