Misran Sihaloho Diberhentikan Sebagai Kadisdukcapil Deliserdang

Lubukpakam(harianSIB.com)

Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan memberhentikan Misran Sihaloho dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) dan mengangkatnya menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang, Senin (17/21/2025).

Untuk mengisi jabatan yang kosong saat ini, Bupati Deliserdang menunjuk Cristina H Siagian yang menjabat Sekretaris Disdukcapil sebagai Plt Kadisdukcapil Deliserdang.

Pelantikan tersebut bersamaan dengan tiga pejabat Administrator setingkat kepala bidang (Kabid) dan 16 pejabat Pengawas dan Fungsional.

Ketiga pejabat Administrator yang dilantik, yakni Diki Apanda Batubara diangkat menjadi Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK); Benhard Simangunsong diangkat menjadi Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan dari jabatan sebelumnya Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir Dinas SDABMBK, dan Edi Jamian Nasution diangkat menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari jabatan sebelumnya Kabid Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan).

Baca Juga:

• Pastikan Standar Higienitas, Wakil Wali Kota Tinjau Sejumlah Dapur SPPG di Tanjungbalai

Dalam amanatnya pada pelantikan yang digelar di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang itu, Bupati menegaskan, jabatan bukanlah hak pegawai, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

"Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah untuk membantu pimpinan melaksanakan visi, misi, dan melayani masyarakat," terang Asri.

Pelantikan yang diselenggarakan, lanjut Bupati, merupakan gelombang awal reformasi birokrasi yang akan berlangsung hingga Desember 2025.

Bupati menekankan beberapa poin penting, di antaranya aparatur sipil negara (ASN) harus meninggalkan budaya kerja ego-sektoral dan praktik yang tidak sesuai integritas.

Pejabat harus adaptif, inovatif, dan mampu memahami arah pembangunan nasional hingga daerah. ASN harus mengubah pola pikir dari 'dilayani' menjadi 'melayani'. Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, dan tidak berbelit.

Di momen itu, Bupati memberikan atensi khusus kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya tiga Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) yang baru dilantik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jika target tidak tercapai, maka akan dievaluasi dan diganti. Tunjukkan Anda layak memegang jabatan tersebut," tegas Asri.

Kolaborasi dan pola kerja terintegrasi antar-perangkat daerah, merupakan hal penting. Dinas teknis harus fokus sebagai eksekutor kebijakan, bukan penentu arah pembangunan.

Koordinasi wilayah menjadi prioritas, terutama bagi KUPT, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas.

Untuk Dinas Dukcapil harus mempercepat layanan digital, termasuk implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) dan Program Pelayanan Administrasi Terpadu dan Elektronik (Paten Kali).

"Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti permohonan," sebut Bupati.

Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan saat ini diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat pada 2026:

"Kita ingin birokrasi yang tangguh, adaptif, kreatif, melayani, dan mampu bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Bupati.

Hadir pada pelantikan tersebut Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lainnya.(**)

Administrasi Kependudukan Wajib Transformasi Secara Modern dan Global dalam Skala Nasional

DPT Pilkada Dairi 229.061 Pemilih

Ringankan Beban Warga, Kadis Dukcapil Nias Gelar Pelayanan Administrasi Keliling

Kualuhleidong Juara Lomba Tertib Adminduk se-Labura

Kadishub dan Kadisdukcapil Labura Dilantik

Kadishub dan Kadisdukcapil Labura Dilantik