RDP Soal Legalitas Tanah di Dusun IX Sampali, Komisi A Minta PTPN dan BPN Hadirkan Pengambil Keputusan

Medan(harianSIB.com)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara dengan masyarakat Dusun IX Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, berakhir dengan kekecewaan.

Pasalnya, RDP tersebut hanya dihadiri perwakilan dari PTPN dan BPN Deliserdang, bukan oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Komisi A menegaskan, pada RDP kedua yang direncanakan digelar pada Januari 2026, PTPN dan BPN wajib menghadirkan pengambil keputusan sekaligus membawa dokumen yang diperlukan, bukan sekadar berpartisipasi secara formalitas.

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Terima Bantuan TJSLP dari PTPN IV untuk Percepat Pemulihan Akses Terdampak Longsor di Gunung Monako

RDP ini dihadiri anggota Komisi A DPRD Sumut, yakni Dumanter Tampubolon (PDI Perjuangan), Irham Buana Nasution (Golkar), Pdt. Berkat Laoly, Zeira Salim Ritonga (PKB), dan Abdul Khair (Nasdem), mantan BPRPI. Pertemuan berlangsung pada Selasa (2/12/2025), di Gedung DPRD Sumut.

Hadir pula perwakilan dari BPN Deliserdang, PTPN I, Bagian Tapem Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut, Marwali 21 sebagai perwakilan masyarakat Dusun IX, serta kuasa hukum dari Marwali 21 Law Firm IBN & Partner.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun

KPK Periksa Panmud Perdata PN Medan dan Kabag Hukum PTPN II Terkait Kasus Suap Tamin Sukardi

Gugatan LSM Gatwamtra Atas Pengalihan Hak Tanah Eks HGU PTPN 2 Disidangkan di PN Medan