RDP Soal Legalitas Tanah di Dusun IX Sampali, Komisi A Minta PTPN dan BPN Hadirkan Pengambil Keputusan

Dalam kesempatan tersebut, setelah mendengarkan paparan masyarakat yang disampaikan tim Marwali 21, Dumanter Tampubolon meminta agar pemerintah mempercepat penyelesaian masalah tanah yang dihuni sekitar 500 kepala keluarga di Dusun IX Desa Sampali.

Ia menegaskan, agar pada RDP berikutnya pihak BPN dan PTPN menghadirkan dokumen pendukung serta personel yang memiliki kewenangan penuh.

Ketua Marwali 21, Apt. Tiora Sinaga, menyampaikan, masyarakat Dusun IX meminta kepada Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut untuk memberikan kepastian hukum atas lahan seluas 23 hektare yang telah dikuasai masyarakat dari total 93 hektare di kawasan tersebut.

Kepastian hukum tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001 yang ditetapkan pada 9 Januari 2006.

"Kami, masyarakat Dusun IX Desa Sampali, memohon jaminan keamanan untuk sekitar 500 kepala keluarga yang menetap di Dusun IX dari gangguan dan intimidasi para mafia tanah," tegas Tiora.

Sementara itu, Irham Buana Nasution, yang kini menjadi anggota Komisi A DPRD Sumut, menyatakan dirinya tetap konsisten memperjuangkan hak masyarakat Dusun IX. Sejak awal, ia telah menjadi kuasa hukum warga dan menegaskan lahan tersebut bukan berada dalam areal HGU PTPN II, bukan tanah eks HGU PTPN II, serta bukan tanah garapan.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun

KPK Periksa Panmud Perdata PN Medan dan Kabag Hukum PTPN II Terkait Kasus Suap Tamin Sukardi

Gugatan LSM Gatwamtra Atas Pengalihan Hak Tanah Eks HGU PTPN 2 Disidangkan di PN Medan