Anggota DPRD Sumut Hasyim SE Kritik Lambannya Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Selain itu, Hasyim menyoroti pentingnya investigasi atas kemungkinan kelalaian struktural, termasuk tata kelola lingkungan yang buruk, perambahan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap illegal logging. Menurutnya, tanpa audit lingkungan menyeluruh, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu.

"Kalau akar masalahnya tidak dibedah, maka setiap tahun kita akan membuat daftar korban baru. Negara harus berani menindak siapa pun yang merusak hutan, bahkan jika pelakunya memiliki kekuatan ekonomi atau politik," tegasnya.

Hasyim juga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan masih terkendala, terutama ke daerah-daerah yang akses jalannya rusak parah. Banyak warga di kawasan pegunungan Tapanuli belum menerima bantuan makanan dan kebutuhan pokok.

Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan di hulu sungai memperparah dampak banjir dan longsor. "Hutan sudah rusak, maka air tidak punya resapan kita seperti memancing bencana secara sistematis," katanya.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Hasyim turut mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya penghijauan dan perlindungan lingkungan. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan langkah penting agar seluruh kekuatan negara, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah dapat bergerak serempak. "Kalau memang skalanya nasional, maka tanggung jawabnya juga nasional," pungkasnya. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis