Anggota DPRD Sumut Hasyim SE Kritik Lambannya Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Hasyim SE mendesak pemerintah pusat segera menetapkan musibah banjir dan longsor yang melanda berbagai provinsi di Indonesia, terutama Provinsi Sumut, sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah.

Menurut Hasyim, skala bencana yang terjadi sudah jauh melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. "Data korban dan tingkat kerusakan sudah memenuhi semua kriteria: korban masif, wilayah luas, serta infrastruktur dan kapasitas daerah kewalahan," tegasnya, Sabtu (6/12/2025).

Gelombang banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara seperti Medan, Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Bencana di Pulau Sumatera juga menghantam Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan provinsi lainnya.

Data resmi BNPB per 5 Desember 2025 mencatat 836 orang meninggal, 509 orang hilang, dan sekitar 2.700 orang luka-luka. Di antara korban tersebut, Sumatera Utara mengalami 312 korban meninggal. Kerusakan juga meliputi lebih dari 10.500 rumah hancur, serta ratusan fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan fasilitas sosial rusak berat.

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor Minta Gubernur Usulkan ke Pemerintah Pusat Bencana Sumut Jadi Bencana Nasional

Hasyim menilai bahwa pemerintah pusat terlalu lamban dalam menetapkan status bencana nasional, padahal keterlambatan tersebut berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa percepatan logistik, evakuasi, dan pengerahan alat berat membutuhkan komando nasional yang tidak terhambat birokrasi daerah.

"Kita bicara ratusan nyawa hilang, ratusan orang masih hilang, puluhan ribu rumah rusak. Dalam situasi sebesar ini, negara tidak boleh terkesan ragu atau menunggu tekanan publik terlebih dahulu," ujar Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Medan.

Selain itu, Hasyim menyoroti pentingnya investigasi atas kemungkinan kelalaian struktural, termasuk tata kelola lingkungan yang buruk, perambahan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap illegal logging. Menurutnya, tanpa audit lingkungan menyeluruh, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu.

"Kalau akar masalahnya tidak dibedah, maka setiap tahun kita akan membuat daftar korban baru. Negara harus berani menindak siapa pun yang merusak hutan, bahkan jika pelakunya memiliki kekuatan ekonomi atau politik," tegasnya.

Hasyim juga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan masih terkendala, terutama ke daerah-daerah yang akses jalannya rusak parah. Banyak warga di kawasan pegunungan Tapanuli belum menerima bantuan makanan dan kebutuhan pokok.

Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat perambahan hutan di hulu sungai memperparah dampak banjir dan longsor. "Hutan sudah rusak, maka air tidak punya resapan kita seperti memancing bencana secara sistematis," katanya.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Hasyim turut mengingatkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya penghijauan dan perlindungan lingkungan. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan nyata untuk menyelamatkan masa depan bangsa.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan langkah penting agar seluruh kekuatan negara, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah dapat bergerak serempak. "Kalau memang skalanya nasional, maka tanggung jawabnya juga nasional," pungkasnya. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis