DPRD SU "Ultimatum" PT Pertamina Stop Antrian Beli BBM Paling Lambat 10 Desember

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH "mengultimatum" PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengakhiri terjadinya antrian beli Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis BBM di seluruh SPBU kabupaten/kota di Sumut paling lambat 10 Desember 2025.

"Jika tidak, jangan salahkan rakyat melakukan protes, sebab sudah terlalu lama menderita mendapatkan BBM hingga antri berjam-jam, mereka banyak rugi waktu dan rugi ekonomi," ujar Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan, Minggu (7/12/2025) di Medan.

Menurut Timbul, ultimatum ini juga disampaikan Komisi D DPRD Sumut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang dihadiri Sales Area Manager Retail Pertamina Medan, Tito Rivanto, Jumat (5/12/2025) di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Jaga Ketersediaan BBM dan LPG, Pertamina Percepat Pemulihan Layanan Energi di Aceh, Sumut dan Sumbar

"Situasi psikologis masyarakat sedang tidak baik. Kebutuhan primer belum terpenuhi, antrean di SPBU makin panjang. Sedikit gesekan saja bisa memicu keributan. Ini jangan dianggap sepele, PT Pertamina harus akhiri penderitaan rakyat ini," ujar Timbul Jaya Sibarani.

Keluhan itu bukan tanpa alasan, tandas politisi Partai Golkar ini, karena hampir di seluruh kabupaten/kota terjadi krisis BBM dan antrian mengular sepanjang 3 Km. Para sopir truk harus "merogoh kocek lebih dalam" untuk biaya tambahan karena antrean mengular berjam-jam.

"Bahkan ada yang baru mendapatkan BBM pada pukul empat pagi setelah menunggu sejak malam. Ini terjadi bukan hanya saat bencana atau di daerah bencana. Sebelum minggu bencana dan daerah tidak mengalami bencanapun terjadi dan truk-truk sudah antre panjang beli BBM," tambah Timbul.

Berkaitan dengan itu, anggota dewan Dapil Pematangsiantar dan Simalungun itu mengingatkan PT Pertamina agar jangan "mengkambing-hitamkan" bencana atas terjadinya krisis BBM ini, karena daerah Medan yang begitu dekat ke Pelabuhan Belawan pun terjadi krisis BBM. Padahal Medan hanya banjir dua hari, tapi terjadi krisis BBM sampai saat ini.

Ditambahkan Timbul Jaya, kesimpulan rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina tersebut sudah memberi batas waktu, paling lama 10 Desember 2025, tidak ada lagi antrian beli BBM dan jika terjadi, Komisi D akan memanggil ulang PT Pertamina untuk mempertanggungjawabkannya.

Menyikapi ultimatum Komisi D DPRD Sumut, Sales Area Manager Retail Pertamina Medan, Tito Rivanto berjanji akan segera memenuhi kebutuhan BBM masyarakat secara maksimal, dengan mengakhiri antrian pembelian BBM di sejumlah daerah di Sumut.

Awalnya Tito meminta agar diberi batas waktu hingga 12 Desember menormalkan kondisi penyaluran BBM tersebut, tapi Komisi D sudah bersikukuh pada 10 Desember 2025 sudah tidak ada lagi krisis BBM maupun antrian pembelian di Medan di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Diakui Tito, kondisi distribusi BBM memang belum dapat berjalan normal. Banyak akses jalan menuju SPBU dan daerah prioritas terputus akibat longsor, banjir, serta jembatan rusak.

"Kami memahami seluruh perhatian publik tertuju pada Pertamina. Namun kondisi di lapangan sangat menantang. Penyaluran belum bisa normal karena berbagai akses tertutup. Armada harus ikut mendukung membuka jalur serta menyalurkan bantuan ke wilayah terisolasi," jelas Tito.

Ditambahkan Tito, pihaknya berupaya semaksimal mungkin, dengan tambahan armada dari luar Sumut, semoga dalam waktu yang sudah ditetapkan lembaga legislatif pada 10 Desember, penyaluran BBM bisa kembali stabil di daerah ini.(*).

Pemko Medan Batal Robohkan Mal Centre Point, PT ACK Akhirnya bayar Tunggakan Pajak BPHTB Rp104 Miliar

Ultimatum Wali Kota Medan Terhadap Mal Centre Point, Hingga H+3 Tidak Ada Pengosongan

Ultimatum Wali Kota Medan Terhadap Mal Centre Point, Hingga H+3 Tidak Ada Pengosongan

Tunggakan Pajak Tak Kunjung Dibayar, Bobby Nasution Ultimatum Pengosongan Mal Centre Point

Tito Ultimatum Pj Kepala Daerah Main Judi Online

Polda Sumut Ultimatum Pelaku Narkoba dan Pembeking