Parlaungan Simangunsong: Pemerintah Pusat Jangan Ragu Tetapkan Bencana Sumatera Jadi Bencana Nasional

"Jika status bencana nasional ditetapkan, seluruh kekuatan negara, baik TNI, Basarnas, BNPB, kementerian terkait, dapat dimobilisasi secara langsung dan lebih terkoordinasi. Ini akan mempercepat penyelamatan rakyat yang sudah terpencar di berbagai tempat pengungsian serta pemulihan kondisi pasca bencana," papar politisi Partai Golkar ini.

Parlaungan yang juga dikenal tokoh masyarakat di Kota Medan ini menyoroti akar masalah yang memperparah dampak bencana di Sumatera, mulai dari pengerusakan hutan, pembukaan lahan di kawasan rawan, hingga lemahnya pengawasan lingkungan.

Menurutnya, penetapan bencana nasional bukan hanya soal penanganan hari ini, tetapi momentum melakukan evaluasi tata kelola lingkungan secara menyeluruh, sebab kerusakan ekosistem di Sumatera sudah berada pada titik kritis. Jika tidak dilakukan langkah berani sekarang, bencana akan terus berulang dengan dampak lebih buruk.

Berkaitan dengan itu, Parlaungan berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan penting tersebut tanpa menunda waktu, karena rakyat sedang menunggu tindakan, bukan pernyataan, sebab menetapkan banjir dan longsor Sumatera sebagai bencana nasional langkah paling tepat dan paling cepat untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.(*)

ATR/BPN Waspadai Aksi Mafia Tanah Pascabencana Banjir Sumatera

Satu Lagi Orang Hilang Ditemukan, Korban Jiwa Bencana Sibolga Jadi 54 Orang

Satgas PKH Bahas Investigasi Awal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

Ganjar-Risma Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Humbahas

Gerindra Deliserdang Beri Tambahan Bantuan 3,5 Ton Beras Bagi Korban Dampak Banjir

IAW Soroti Kontrasnya Respon Prabowo dan Pembantu Presiden Tangani Bencana Sumatera