Desak Status Bencana Nasional, Meryl Soroti Kerentanan Perempuan dalam Bencana Sumut

Selain itu, layanan yang tidak responsif gender masih banyak ditemukan, mulai dari kurangnya pembalut, ruang menyusui, hingga layanan kesehatan reproduksi bagi ibu hamil dan menyusui.

"Padahal undang-undang penanggulangan bencana dan undang-undang TPKS mewajibkan perlindungan khusus bagi perempuan dalam situasi bencana," katanya.

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat sekaligus bagian dari Badan Anggaran DPRD Sumut, Meryl mengungkapkan adanya efisiensi anggaran penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Ia khawatir efisiensi tersebut membuat penanganan bencana besar kali ini tidak maksimal.

Meryl menggambarkan betapa buruknya kondisi di lapangan. Akses jalan menuju wilayah terdampak masih terputus, evakuasi terhambat, alat berat tidak mencukupi dan banyak korban belum ditemukan. Ia bahkan menerima laporan relawan yang harus menempuh perjalanan hingga 21 jam karena akses terputus.

Ia juga menuturkan pengalamannya saat turun langsung ke lokasi banjir di Medan. Pada hari-hari pertama, ia bersama tim fokus mengevakuasi warga, termasuk lansia, penyandang disabilitas dan hewan peliharaan dengan perahu karet.

"Yang paling parah itu ada yang stroke dan menggunakan kursi roda. Alhamdulillah, kami berhasil mengevakuasi orang tua kita yang sudah lansia dan sudah dua hari tidak makan," katanya.

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis