Desak Status Bencana Nasional, Meryl Soroti Kerentanan Perempuan dalam Bencana Sumut

Medan(harianSIB.com)

Perempuan merupakan kelompok paling rentan dalam bencana Sumut yang terjadi akhir November 2025 lalu. Karena itu, perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prioritas, sebab tanggung jawab domestik yang mereka pikul kerap berlipat ganda ketika layanan publik terganggu.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera mengajukan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat, agar penanganan bencana di Sumut lebih cepat," tegas Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion "Feminist Emergency Response: Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana Sumut", yang digelar IMM Sumut, di Gedung Muhammadiyah Medan.

Meryl mengatakan, kerentanan perempuan tidak hanya muncul saat bencana, tetapi telah terbentuk jauh sebelumnya.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD SU Salurkan Bantuan kepada Wartawan Terdampak Banjir di Kota Medan

"Ketimpangan sosial, keterbatasan akses layanan publik, hingga minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat perempuan berada dalam posisi paling rentan ketika struktur sosial runtuh akibat bencana," ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang menunjukkan meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender di posko pengungsian. Faktor penyebabnya antara lain ruang yang tidak aman, toilet campur, minimnya penerangan, serta lemahnya pengawasan.

Selain itu, layanan yang tidak responsif gender masih banyak ditemukan, mulai dari kurangnya pembalut, ruang menyusui, hingga layanan kesehatan reproduksi bagi ibu hamil dan menyusui.

"Padahal undang-undang penanggulangan bencana dan undang-undang TPKS mewajibkan perlindungan khusus bagi perempuan dalam situasi bencana," katanya.

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat sekaligus bagian dari Badan Anggaran DPRD Sumut, Meryl mengungkapkan adanya efisiensi anggaran penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Ia khawatir efisiensi tersebut membuat penanganan bencana besar kali ini tidak maksimal.

Meryl menggambarkan betapa buruknya kondisi di lapangan. Akses jalan menuju wilayah terdampak masih terputus, evakuasi terhambat, alat berat tidak mencukupi dan banyak korban belum ditemukan. Ia bahkan menerima laporan relawan yang harus menempuh perjalanan hingga 21 jam karena akses terputus.

Ia juga menuturkan pengalamannya saat turun langsung ke lokasi banjir di Medan. Pada hari-hari pertama, ia bersama tim fokus mengevakuasi warga, termasuk lansia, penyandang disabilitas dan hewan peliharaan dengan perahu karet.

"Yang paling parah itu ada yang stroke dan menggunakan kursi roda. Alhamdulillah, kami berhasil mengevakuasi orang tua kita yang sudah lansia dan sudah dua hari tidak makan," katanya.

Dapur umum kemudian dibangun, dan menurut Meryl, perempuan memegang peran kunci dalam pengelolaannya.

"Mitigasi bencana selama ini banyak didominasi laki-laki. Padahal kebutuhan perempuan berbeda. Karena itu pentingnya pendekatan feminist emergency response dalam FGD kali ini," ucapnya.

Dalam forum tersebut, Meryl menyampaikan lima rekomendasi untuk memperkuat perlindungan perempuan dalam bencana. Pertama, menyusun SOP perlindungan perempuan dalam bencana, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Kedua, membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di setiap posko. Ketiga, memastikan kebutuhan khusus perempuan menjadi standar logistik bantuan. Keempat, melibatkan minimal 30 persen perempuan dalam struktur penanggulangan bencana. Kelima, memperkuat data kerentanan berbasis gender.

Ia menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai subjek dengan pengalaman dan peran penting dalam mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan. Ia juga menekankan pentingnya trauma healing berbasis gender.

"Ibu-ibu ini selalu terlihat kuat dan tegar, padahal sebenarnya sangat rentan. Lebih baik trauma healing dilakukan oleh perempuan juga, karena mereka lebih mengerti dan lebih nyaman ketika berbicara satu sama lain," katanya.

Meryl kembali mendesak Pemprov Sumut agar aktif meminta bantuan pemerintah pusat dan mendorong penetapan status bencana nasional demi percepatan pemulihan.

"Bantuan memang sudah berdatangan, tetapi setelah dua minggu ini fokus kita bukan lagi cepat tanggap, melainkan pemulihan. Tanpa dukungan pusat, Sumut tidak akan mampu," ujarnya.

Ia menegaskan, perlindungan perempuan dalam bencana bukan hanya menyelamatkan satu kelompok, tetapi juga memperkuat ketahanan seluruh masyarakat. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban

KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sumut M Faisal Lubis