Catatan Akhir Tahun 2025, Bakumsu: Negara Abai, Krisis Diproduksi, Manusia Menanggung Luka

Hal yang ketiga, lanjut Juniaty terjadinya bencana ekologis yang berulang.

"Setiap tahun terjadi bencana ekologis di beberapa wilayah Sumut. Bencana tersebut secara masih terjadi akibat tidak tegasnya tindakan pemerintah," sebutnya.

Juniaty juga menyoroti beberapa kasus besar yang berhasil saat pendampingan masyarakat pencari keadilan.

"Beberapa kasus yang besar dan menyita tenaga, pikiran dan dana yang terbatas, Kasus Sorbatua Siallagan, Kasus pencabutan PT DPM, kasus PT TPL, PT Gruti dan Kasus Sihaporas ," urainya sambil berharap apa yang telah dilakukan Perhimpunan Bakumsu bisa tetap memberi keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Datang, Aksi Demo Tolak DPM Tertunda

Sementara AKBP Antero Purba yang menyoroti pelanggaran HAM yang ditujukan kepada institusi Polri.

"Dari segi pelanggaran HAM, institusi Kepolisian paling disalahkan. Itu sah-sah saja. Namun saya tekankan personel hanya melakukan SOP dan dalam aturan Polri tidak ada ada yang mengatur untuk melakukan pelanggaran HAM," tegasnya.

Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil Sumut Desak Polri dan Pemerintah Bertindak

Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Datang, Aksi Demo Tolak DPM Tertunda

Bakumsu Berharap Paslon Pilgubsu Mampu Tuntaskan Konflik Agraria di Sumut

Bakumsu Apresiasi PN Balige Bebaskan Sammas Sitorus