Catatan Akhir Tahun 2025, Bakumsu: Negara Abai, Krisis Diproduksi, Manusia Menanggung Luka

Ditambahkannya, untuk persoalan yang terjadi saat ini perlu didudukkan semua institusi yang berkepentingan sehingga Polri tidak menjadi korban pelanggar HAM.

"Baiknya didudukkan semua yang berkepentingan, baik Kementerian LH, BPN, Kehutanan dan yang lainnya. Sehingga tidak terjadi mereka berbuat salah kita yang bertikai," tambahnya sembari meminta untuk kedepannya dalam diskusi agar dihadirkan para pembuat kebijakan tersebut.

Senada dengan itu, Dr. Janpatar Simamora menyoroti masalah agraria yang dibenturkannya kebiasaan dengan hukum formal.

"Penyebab terjadinya konflik akibat dibenturkannya kebiasaan yang ada di masyarakat adat dengan coorporate yang berlandaskan hukum tertulis. Bagaimanakah bisa dipertemukan hukum yang tidak tertulis dan tertulis," ucapnya.

Baca Juga:

• Bakumsu Berharap Paslon Pilgubsu Mampu Tuntaskan Konflik Agraria di Sumut

Ia berharap agar negara membuat UU yang mengakui masyarakat adat sehingga tidak terjadi masalah ke depannya.

"Negara harus membuat UU yang mengatur masyarakat adat ini. Sehingga legalitasnya jelas. Pembentukan ini juga bisa berdasar aspirasi masyarakat. Ada 5 daerah yang sudah memiliki Perda mengatur masyarakat adat ini yaitu Samosir, Toba, Humbang, Tobasa. dan Langkat," tutupnya seraya meminta Sumut membuat Perda tersebut seperti halnya di Sumbar. (*)

Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil Sumut Desak Polri dan Pemerintah Bertindak

Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Datang, Aksi Demo Tolak DPM Tertunda

Bakumsu Berharap Paslon Pilgubsu Mampu Tuntaskan Konflik Agraria di Sumut

Bakumsu Apresiasi PN Balige Bebaskan Sammas Sitorus