Tinjau Pasal Polemik, Bapemperda dan Pansus DPRD Medan Tunda Pengesahan Ranperda KTR

"Kita bisa merevisi Propemperda. Akan kami sampaikan ke pimpinan bahwa ada dua pasal Ranperda KTR yang perlu direvisi. Selain itu, PBG juga belum masuk Propemperda 2026 dan bisa kita tambahkan," jelas politisi Partai NasDem tersebut.

Ketua Pansus Perda KTR DPRD Medan, Dr. Dra. Lily, M.B.A., M.H., juga sependapat. Ia menilai pembatasan iklan rokok dan lokasi penjualan rokok perlu dikaji ulang karena berpotensi merugikan pedagang kecil dan menimbulkan multitafsir.

"Boleh jual tapi tidak boleh merokok, kan ada pengecualian. Dalam Ranperda disebutkan tidak boleh jual, tapi boleh kalau ada lapak permanen. Ini rancu. Ada pasal yang menguatkan, tapi ada juga yang melemahkan. Ini yang diributkan pedagang kecil. Di DKI Jakarta pasal ini sudah dihapus," ungkap Lily.

Rapat yang dihadiri Dinas Kesehatan Kota Medan, Satpol PP Medan, Bapenda Medan, serta Bagian Hukum Pemko Medan akhirnya menyepakati penundaan pengesahan Ranperda KTR.

DPRD Medan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada pertengahan Januari 2026 untuk menghapus dua pasal bermasalah tersebut.

Setelah revisi dilakukan, Ranperda KTR akan kembali diajukan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk difasilitasi dan mendapatkan nomor registrasi baru, sebelum akhirnya dijadwalkan ulang untuk disahkan dalam rapat paripurna. (*)

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Pansus DPRD dan TAPD Pemko Medan Mengoreksi Alokasi R-APBD 2019 Sesuai Skala Priori

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan

DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin

Panitia Natal Siraja Panggabean Bertemu Ketua DPRD Medan