Catatan Akhir Tahun 2025 Walhi Sumut : Bencana Menerpa Tapanuli Raya Akibat Deforestasi Skala Besar

Medan (harianSIB.com)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut) mencatatkan dalam 5 tahun terakhir, lebih 10 ribu hektare tutupan hutan telah hilang akibat deforestasi yang dilaksanakan 7 perusahaan besar.

Adapun tersebut yakni PT Agincourt Resources (tambang emas martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (industri energi listrik), PT Pahae Julu Micro-Hydro Power (industri energi listrik), PT Sarulla Operation Limited (industri energi listrik), PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) PKR di Tapanuli Selatan

(industri kayu), PT Sago Nauli Plantation (perkebunan sawit), PTPN III Batang Toru (perkebunan kelapa sawit).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba SSos dalan paparannya pada acara kegiatan Catatan Akhir Tahun 2025 Walhi Sumut di Tawan Irama Coffee Jalan Ngumban Surbakti Medan, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga:

• Polres Humbahas Selidiki Penebangan Kayu di Kawasan Hutan Lindung Diduga Libatkan Oknum Polisi

Dijelaskannya bahwa terbukti saat bencana menerpa Tapanuli Raya pada 25 Nopember 2025 lalu, Sungai Batangtoru dipenuhi jutaan kubik kayu gelondongan dan hal sama juga terjadi di Sungai Garoga dan menyapu desa desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Artinya bahwa deforestasi skala besar telah menggerogoti Harangan Tapanuli dari berbagai arah, " kata Rianda.

Walhi Sumut juga melihat ada kesamaan yang patut disoroti dalam bencana yang menerpa Sumatera pada 2025, bahwa banjir bandang terjadi tidak hanya membawa air, akan tetapi membawa dan meninggalkan jutaan kubik kayu dan sendimen atau tanah.

Hal itu merupakan fakta yang yang tak terbantahkan bahwa ada permasalahan dalam penyelenggaraan kehutanan di Sumatera khususnya Sumut, telah terjadi deforestasi skala besar yang dilakukan secara ilegal maupun legal melalui ijin pemerintah.

"Kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kelestarian lingkungan," ucapnya.

Walhi Sumut juga mencatat Deforestasi juga menggerogoti hutan Mangrove di Sumatera Utara. terjadi di Kabupaten Langkat. Hutan mangrove dan hutan tropis di Sumatera Utara merupakan ekosistem esensial yang saat ini kondisinya tengah kritis.

Hutan mangrove yang menjadi garda terdepan penghambat kerusakan ekosistem pesisir dan menjadi salah satu lokasi tempat nelayan menggantungkan pendapatannya kini banyak yang beralih fungsi.

Sumatera Utara telah kehilangan sekitar 15 ribu hektar hutan Mangrove yang beralih fungsi menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima, Walhi Sumut mencatat luasan kerusakan hutan mangrove mencapai 200 hektar di tahun 2025.

Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh menjadi salah satu lokasi yang dirambah dan hendak dialihfungsikan menjadi kebun sawit oleh sekelompok orang yang dibayar oleh oknum pengusaha.

Di awal tahun 2025, terjadi aktivitas penebangan sekitar 3000 batang pohon mangrove dengan berbagai jenis yang ditanam oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Nipah sejak 2017.

Lokasi pengrusakan tersebut berada di wilayah kelola KTH Nipah yang telah memperoleh izin pengelolaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak 2018 yang kemudian skemanya legal maupun ilegal secara terang terangan.

Walhi juga mengamati adanya pembiaran Tanah Masyarakat dirampas, seperti kasus konflik tenurial yang dialami oleh gabungan kelompok perjuangan tani sejahtera (GAKOPTAS) di Padang Lawas Utara menjadi patut untuk diamati.

Selain itu, ada juga pembiaran pencemaran PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menjadi salah satu pelaku pencemar yang kebal hukum. PT SMGP telah membunuh dan meracuni beberapa orang warga sekitar. Di awal tahun 2025, semburan lumpur panas yang juga diduga kuat akibat aktivitas PT SMGP kembali mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

"Walhi Sumut telah melakukan investigasi bahkan mendesak Komnas HAM untuk turut melakukan investigasi. Hasilnya, Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," jelas Direktur Eksekutif Walhi itu sembari mengatakan bahwa ada 4 kasus kriminalisasi masyarakat adat atau pejuang lingkungan yang terjadi di Medan, Deliserdang yang tengah memperjuangkan keadilan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Walhi Sumut menyampaikan beberapa desakan dan/atau tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak Presiden RI untuk menetapkan status bencana Sumatera sebagai bencana nasional, mengusut mafia-mafia ekologis yang berada di tubuh Kementerian Kehutanan RI, Kementerian ESDM RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, KementerianATR/BPN RI, Institusi Polda Sumut dan Institusi TNIAngkatan Laut dan AngkatanDarat di Sumatera Utara.

2. Menyelamatkan Ekosistem Batangtoru dengan menetapkan Ekosistem Batangtoru (Harangan Tapanuli) sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup menyelesaikan konflik tenurial dengan adil.

3. Menuntut Menteri Kehutanan RI untuk mengembalikan lahan seluas 48.000 hektar (register 40) ke fungsi awalnya sebagai hutan primer.

Mengakhiri paparannya, Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba mengatakan bahwa bencana bukan Takdir, namun akibat kerusakan hutan dan kebijakan yang Gagal. (**)

Kelompok Tani Hutan Desa Simare Terapkan Pola Pertanaman Tumpang Sari

Gali Kearifan Lokal, Jenny dan Donna Siagian Keluar Masuk Hutan

Tol Medan-Berastagi Belum Bisa Diwujudkan, Biayanya Rp 7 Triliun dan Melintasi Kawasan Hutan

Masyarakat Lau Baleng Karo Minta Pembatalan SK Hutan Kemasyarakatan

Tim Gabungan Dishut Sumut Gelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Labuhanbatu

Katy Perry dan Rod Stewart Tuding Presiden Tak Berperasaan Soal Kebakaran Hutan California