Ebenejer Sitorus: Pilkada Langsung Ajang Transaksi Politik Mahal Gerus Substansi Demokrasi

Medan(harianSIB.com)

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD kembali memantik perdebatan publik. Anggota DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus SE MM menegaskan, sistem Pilkada langsung yang selama ini dijalankan justru telah berubah menjadi arena transaksi politik mahal yang menggerus substansi demokrasi.

"Biaya politik yang jor-joran dalam Pilkada langsung bukan hanya membebani kandidat, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin yang tersandera kepentingan modal. Kalau demokrasi terus dipaksakan lewat Pilkada langsung yang biayanya tidak masuk akal, maka yang lahir bukan pemimpin rakyat, tapi pemimpin yang bekerja untuk balik modal," tegas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Selasa (5/1/2026) melalui telepon di Medan.

Anggota Komisi E ini menekankan bahwa pengembalian Pilkada ke DPRD bukan kemunduran demokrasi, melainkan upaya menata ulang sistem agar lebih rasional, berbiaya rendah, dan bertanggung jawab secara politik.

Baca Juga:

• Apel Perdana Awal Tahun, Bupati Aceh Tenggara Tekankan Disiplin dan Pelayanan Publik

DPRD sebagai representasi rakyat memiliki legitimasi konstitusional untuk memilih kepala daerah, sekaligus mekanisme pengawasan yang jelas.

"DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau DPRD memilih kepala daerah, itu tetap demokratis. Justru lebih terkontrol dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar

Ebenejer yang juga menyoroti dampak lanjutan dari Pilkada langsung yang sarat biaya, mulai dari maraknya praktik politik uang hingga kebijakan kepala daerah yang cenderung pragmatis setelah terpilih.

Politisi Partai Hanura ini bertanya, kenapa kepala daerah baru terpilih sudah sibuk mengatur proyek dan jabatan. Jawabannya sangat sederhana, karena ongkos politiknya terlalu mahal, sehingga berusaha mengembalikan modalnya secepat mungkin.

Anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini menegaskan, jika negara serius ingin menghadirkan pemimpin daerah yang berintegritas, maka sistem pemilihannya harus lebih sehat, bukan sekadar populer di permukaan tetapi rapuh di dalam.

"Demokrasi itu bukan soal ramai di TPS, tapi soal kualitas kepemimpinan yang dihasilkan," pungkas Ebenejer sembari menambahkan, wacana pengembalian pilkada ke DPRD, patut dikaji secara objektif dan tidak dibenturkan dengan narasi ketakutan.

Menurut politisi vokal ini, yang terpenting sekarang, sistem politik harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada mahalnya ongkos kekuasaan yang melahirkan pemimpin yang korup atau berusaha mengembalikan modalnya yang telah terkuras habis pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung.(*).

Soal Wacana Layanan 24 Jam, Kapus Kartini Sebut Perlu Kesiapan SDM dan Fasilitas Lengkap

Gerindra: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP

Menkumham Sebut Isu Perpu Pilkada Terlalu Didramatisir

Hasto Ungkap Sikap Ranting PDIP Tolak Wacana Pertemuan Jokowi-Mega

KPU Jawab Ganjar soal Wacana Hak Angket: Mari Kembali ke UU Pemilu

Mantan Atlet Taekwondo Tolak Wacana Perpanjangan Jabatan Kepengurusan KONI Medan