BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Mampu Kelola Perumahan Subsidi di Lahan Eks HGU

"BUMD ini perusahaan, bukan dinas. Hidupnya dari usaha, bukan dari kucuran dana pemerintah daerah," kata Bupati.

Manajemen seharusnya tidak lagi bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah, namun harus mampu memaksimalkan aset yang telah disediakan.

Pemerintah daerah telah menginvestasikan aset dan infrastruktur dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Oleh karena itu, tugas manajemen adalah mengelola dan mengembangkan usaha tersebut secara optimal.

"Kalau mau bangun usaha seperti ini dari nol, perlu modal besar. Sekarang semuanya sudah tersedia, tinggal dijalankan," jelas Bupati.

Bupati menekankan, akan melakukan evaluasi tegas terhadap jajaran direksi bila tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan.

Diungkapkan, Bupati telah memberi waktu sekitar 10 bulan kepada direktur sebelumnya untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya belum memadai.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Jadi Tempat Pesta Sabu, Polsek Kota Kisaran Gerebek Kolam Renang Pemkab Asahan

Termiskin di Humbahas, Desa Sigulok dan Sanggarbatu Butuh Infrastruktur Jalan

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun