BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Mampu Kelola Perumahan Subsidi di Lahan Eks HGU

"Saya tidak mau berlama-lama kalau tidak ada perubahan. Kalau tidak bisa bekerja sama dan tidak sejalan dengan visi perusahaan, tentu akan dievaluasi," tegas Bupati.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh pegawai dan manajemen untuk menjaga integritas dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan perusahaan.

Bupati juga menyoroti pengelolaan kolam renang milik BUMD, khususnya tarif masuk bagi anak-anak sekolah yang dinilai terlalu tinggi.

Diinstruksikan, agar tarif hari kerja bagi pelajar diturunkan menjadi Rp1.000 hingga maksimal Rp5.000.

"Yang penting ramai dulu. Kalau sudah ramai, baru kita bicara pendapatan. Biaya perawatan kolam tidak jauh berbeda, mau pengunjung sedikit atau banyak," saran Bupati.

Menurut Bupati, langkah tersebut bertujuan menghidupkan kembali fasilitas yang ada serta memberi akses hiburan murah bagi masyarakat, terutama anak-anak.

BUMD juga didorong untuk mulai menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk rumah sakit daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan, untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Jadi Tempat Pesta Sabu, Polsek Kota Kisaran Gerebek Kolam Renang Pemkab Asahan

Termiskin di Humbahas, Desa Sigulok dan Sanggarbatu Butuh Infrastruktur Jalan

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun