Pencabutan Izin PT TPL, Bakumsu: Tanpa Pemulihan dan Pertanggungjawaban adalah Impunitas Terselubung

"Pencabutan ini semata tidak dapat menghapus tanggung jawab negara. Bagaimana dampak kerusakan hutan masih nyata dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Disebutnya, salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

"Perusahaan kertas ini selama puluhan tahun mengelola hutan yang mengakibatkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, memicu konflik agraria yang berkepanjangan, kriminalisasi, dan menghilangkan ketahanan pangan serta sumber air masyarakat sekitar. Pasca pencabutan ini, pemerintah harus mengembalikannya untuk dikelola masyarakat sebagai ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi komunitas adat," jelasnya.

Wanita yang kerap tampil memperjuangkan kerusakan ekosistem ini menyatakan momentum pencabutan izin ini harus menjadi titik balik reformasi tata kelola kehutanan yang berpihak pada keadilan ekologis.

"Tanpa pemulihan yang adil, partisipasi bermakna masyarakat dan jaminan agar konflik tidak terulang. Keputusan ini berisiko hanya menjadi simbol politik semata," tuturnya.

Oleh karena itu, sebut Juniaty, pihaknya tetap mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat.

Catatan Akhir Tahun 2025, Bakumsu: Negara Abai, Krisis Diproduksi, Manusia Menanggung Luka

PN Jakpus: Lahan Hotel Sultan Bisa Dieksekusi Meski Ada Banding-Kasasi

PN Jakpus Menangkan Negara, Hotel Sultan Wajib Kosong dan Bayar Royalti Rp754 M

Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil Sumut Desak Polri dan Pemerintah Bertindak

Wamensesneg Temui Massa BEM SI, Janji Sampaikan 11 Tuntutan ke Prabowo

Prabowo Resah Aksi Premanisme Marak Berbungkus Ormas