Izin PT TPL Dicabut Bukan Soal Kalah Menang, Negara Diselamatkan dari Kerusakan Lingkungan

Medan (harianSIB.com)

Ketua Umum Parsadaan Toga Manalu Boru dohot Bere (PTMBB) Kota Medan yang juga pemerhati lingkungan Ir Romein Manalu, MAP mengapresiasi Presiden Prabowo mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan 27 perusahaan lainnya yang diduga perusak lingkungan.

Dengan keputusan berani tersebut, negara terselamatkan dari kerusakan lingkungan lebih parah lagi. Selain itu iklim bisa terjaga dengan baik.

Menurut Romein, penutupan tersebut bukan soal kalah atau menang, bukan karena seruan tutup TPL dikabulkan dan pendukung TPL jadi kehilangan manfaat. Tapi jauh lebih besar lagi yakni keselamatan ekosistem alam, terkhusus kawasan Danau Toba telah diselamatkan pemerintah.

Pasalnya, selama ini, ratusan ribu hektar lahan konsesi dikuasai TPL telah merambah hutan yang ada di lereng bukit barisan sehingga menimbulkan kerusakan masif.

Kerusakan sudah menumpuk selama puluhan, puncaknya adalah banjir bandang pada tanggal 25 Nopember 2025 lalu.

Memang diakui, pemerintah menerima pendapatan dari pajak dan lainnya berasal dari PT TPL dan perusahaan lainnya. Tapi besarnya pendapatan itu tidak sebanding dengan kerusakan alam yang diakibatkannya.

"Penghasilan yang diperoleh pemerintah tidak mampu mengembalikan kerusakan alam yang sudah parah," kata Romein Manalu kepada wartawan, Minggu (24/1/2026).

Kepada pihak-pihak yang selama ini menerima manfaat dari PT TPL seperti pekerja maupun pemborong harus mematuhi keputusan presiden tersebut.

Karena sebelum membuat keputusan pencabutan izin, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian mendalam, bukan asal-asalan mencabut izin.

Meski pemerintah sudah mencabut izin 28 perusahaan tersebut, perusahaan tersebut khususnya TPL kata Romein sudah meninggalkan luka parah terhadap lingkungan.

Puluhan ribu hektar hutan yang sudah digundul tidak ditanami kembali dengan pohon-pohon pengikat tanah, terlebih yang ada di lereng-lereng bukit. Ini pekerjaan berat untuk memulihkan alam seperti semula dengan biaya yang besar dan waktu lama.

"Lereng-lereng bukit harus ditumbuhi pohon-pohon kayu yang keras mengikat tanah. Bisa pohon alam non produksi, bisa juga pohon kayu berproduksi seperti pohon durian, bukan monokultur ekaliptus," ungkapnya.

Dia berharap, para penerima manfaat dari PT TPL jangan melakukan aksi unjuk rasa menuntut beroperasiny perusahaan tersebut. Jika dibandingkan kerusakan alam dan kerugian masyarakat yang tertimpa bencana banjir bandang tentu tidak sebanding.

Pasca penutupan PT TPL kata pengusaha bidang konstruksi ini, banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasinya, pemerintah menyerahkan pengelolaan lahan untuk pertanian agar bisa mendukung ketahanan pangan lewat koperasi.

"Keputusan Presiden Prabowo menutup PT TPL adalah kado tahun Baru terindah untuk keselamatan alam kawasan Tapanuli. Seperti tertulis dalam Alkitab: Tuhan mengasihi manusia dan alam, maka manusia juga melindungi alam semesta, karena alam juga penyelamat manusia," tuturnya.

Dia juga mengapresiasi Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan dan pemimpin gereja lainnya yang tetap konsisten menyerukan selamatkan lingkungan dan tutup permanen PT TPL. Dari awal seruan tersebut sampai sebelum presiden mencabut izin, Ephorus tetap kuat dan bulat pada sikapnya agar perusahaan tersebut ditutup. "Maka sudah selayaknya presiden memberi award kepada Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan," tegasnya.

Apresiasi juga ditujukannya kepada Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) yang tiada hentinya memberitakan tentang kerusakan lingkungan akibat perusahaan perambah hutan, baik di media cetaknya maupun onlinenya.

"Terima kasih kepada pimpinan Harian SIB, redaktur maupun wartawan yang melakukan peliputan di lapangan. Kami sangat berharap, Harian SIB tetap mengawal keputusan presiden yang mencabut izin PT TPL dan perusahaan lainnya," harapnya. (*)