Ketua Umum DPP FKPPN Desak Danantara Tinjau Ulang Penggabungan 14 PTPN

"Kalau Danantara mau mengaudit secara seksama, akan terlihat betapa bobroknya kondisi PTPN saat ini, meskipun sudah dipecah kembali menjadi tiga subholding," katanya sembari mendorong Danantara melakukan audit menyeluruh, antara lain terhadap luas lahan HGU sebelum dan sesudah penggabungan, jumlah tenaga kerja, hasil produksi, serta besaran dividen yang disetorkan ke negara.

"Dulu masing-masing PTPN berlomba mengejar laba, karyawan mendapat bonus, dan negara menerima dividen yang signifikan. Sekarang, dari total PTPN, holding justru hanya mampu menyetor laba yang tidak seberapa," ujarnya dengan nada kecewa.

Pasca penggabungan, lanjut Serta Ginting, berbagai persoalan pertanahan dan konflik sosial terus bermunculan. Mulai dari kasus lahan eks PTPN II, tuntutan masyarakat terkait konversi tanaman teh ke kelapa sawit di Simalungun, hingga persoalan di Jawa Barat.

"Belum lagi kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi PTPN, termasuk kasus gula dan penjualan lahan PTPN II," ujar Serta mengenang peran sosial PTPN di masa lalu yang kini dinilai hilang, termasuk membina seni, olahraga, Pramuka, jenjang karier karyawan jelas dan hubungan dengan masyarakat sekitar sangat erat.(*).

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Menteri BUMN: Kualitas Tol Indonesia Bisa Setara Eropa

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun

KPK Periksa Panmud Perdata PN Medan dan Kabag Hukum PTPN II Terkait Kasus Suap Tamin Sukardi