Ketua Umum DPP FKPPN Desak Danantara Tinjau Ulang Penggabungan 14 PTPN

Medan(harianSIB.com)

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pensiunan Perkebunan Nusantara (FKPPN) Drs HN Serta Ginting, mendesak Danantara selaku badan usaha yang saat ini membawahi BUMN untuk meninjau ulang kebijakan penggabungan 14 Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) ke dalam holding.

Serta Ginting kepada wartawan, Kamis (29/1/2026) melalui telepon dari Jakarta meminta agar PTPN dikembalikan seperti semula, agar mampu saling berkompetisi dan meningkatkan kinerja perusahaan, mengingat kondisi PTPN pasca penggabungan, justru mengalami kemunduran, baik dari sisi kinerja, pengawasan, maupun peran sosial perusahaan.

"Kita minta kepada pak Presiden Prabowo melalui Danantara agar kebijakan penggabungan PTPN di era Presiden SBY dapat ditinjau ulang dan dikembalikan seperti era Presiden Soeharto, yakni ada 14 PTPN yang saling berkompetisi, membawa kesuksesan dan berkontribusi nyata bagi negara," tegas Serta Ginting.

Menurutnya, pembentukan Holding PTPN oleh Kementerian BUMN kala itu menuai banyak kritik, karena dinilai tidak strategis, tapi justru melemahkan fungsi pengawasan, sebab unit-unit PTPN berubah menjadi anak usaha atau sekadar regional dengan kewenangan yang terbatas.

Baca Juga:

• Lahan 28 Perusahaan Dicabut Izinnya akan Dikelola Danantara

Selain itu, tambahnya, kebijakan tersebut dinilai mengabaikan aspek kultur, sosial, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian dari Tridharma Perkebunan. PTPN, cenderung hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya di lingkungan perkebunan.

"Masuknya pihak eksternal sebagai direksi perlahan mengubah kultur perkebunan negara. Nilai-nilai sosial yang dulu kuat, sekarang semakin terkikis," ujar Serta Ginting yang sejak awal menolak penggabungan 14 PTPN, karena menilai kebijakan tersebut sebagai langkah keliru yang diambil di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau Danantara mau mengaudit secara seksama, akan terlihat betapa bobroknya kondisi PTPN saat ini, meskipun sudah dipecah kembali menjadi tiga subholding," katanya sembari mendorong Danantara melakukan audit menyeluruh, antara lain terhadap luas lahan HGU sebelum dan sesudah penggabungan, jumlah tenaga kerja, hasil produksi, serta besaran dividen yang disetorkan ke negara.

"Dulu masing-masing PTPN berlomba mengejar laba, karyawan mendapat bonus, dan negara menerima dividen yang signifikan. Sekarang, dari total PTPN, holding justru hanya mampu menyetor laba yang tidak seberapa," ujarnya dengan nada kecewa.

Pasca penggabungan, lanjut Serta Ginting, berbagai persoalan pertanahan dan konflik sosial terus bermunculan. Mulai dari kasus lahan eks PTPN II, tuntutan masyarakat terkait konversi tanaman teh ke kelapa sawit di Simalungun, hingga persoalan di Jawa Barat.

"Belum lagi kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi PTPN, termasuk kasus gula dan penjualan lahan PTPN II," ujar Serta mengenang peran sosial PTPN di masa lalu yang kini dinilai hilang, termasuk membina seni, olahraga, Pramuka, jenjang karier karyawan jelas dan hubungan dengan masyarakat sekitar sangat erat.(*).

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Menteri BUMN: Kualitas Tol Indonesia Bisa Setara Eropa

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun

KPK Periksa Panmud Perdata PN Medan dan Kabag Hukum PTPN II Terkait Kasus Suap Tamin Sukardi