Bertemu Masyarakat Adat, Kejati Sumut Kawal Rencana Pembangunan PLTA Pakpak Bharat

Medan(harianSIB.com)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan mengawal Rencana proyek Pembebasan Lahan Masyarakat Adat Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih 45 MW di Kabupaten Pakpak Bharat.

Hal tersebut disampaikan Kajati Sumut Harli Siregar saat rapat koordinasi dan diskusi dengan Bupati Pakpak Bharat Frans Tumanggor bersama masyarakat adat, di Aula CIpta Kerta Kejati Sumut, Kamis (29/1/2026).

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi SH menyampaikan, dalam rapat itu Kajati didampingi Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, bersama masyarakat adat dari Pemangku Adat Sulang Silima Marga Berutu Parsinabul Lebbuh Lae Bening Jahe, ⁠Pemangku adat Sulang Silima Marga Angkat Terpuk Raja Lebbuh Mbinalum, dan ⁠Lembaga Adat Sulang Silima Marga Berutu Lebbuh Pega.

Pertemuan itu diinisiasi Kejati Sumut guna menginventarisir permasalahan serta meminta saran dan masukan dari berbagai pihak serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, terkait rencana pembebasan lahan.

Baca Juga:

• Kejari Tanjungbalai Canangkan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM

Pembebasan lahan itu diperuntukkan bagi kepentingan nasional dalam rangka pembangunan PLTA berkapasitas 45MW (Megawatt) untuk kebutuhan masyarakat Sumt dan Aceh.

Pada kesempatan itu, Kajati Sumatera Utara menyampaikan bahwa kebutuhan energi listrik adalah masalah mendasar, dimana di beberapa wilayah di Sumut masih banyak yang belum sepenuhnya dialiri listrik, sehingga pemerintah melalui PT PLN berkomitmen mewujudkan pemenuhan dan pemerataan energi listrik.

Terkait pembebasan lahan ini sangat dibutuhkan pemahaman bersama, karena negara hadir dalam hal ini melalui jajaran Kejati Sumut untuk memastikan dan menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mengesampingkan hak-hak adat masyarakat.

"Saya mengajak masyarakat adat yang hadir di sini dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional," ujar Kajati.

Menurut Kasi Penkum, kehadiran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum adalah mewakili pemerintah dan negara yang diberi wewenang untuk mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah khususnya terkait penegakan hukum, pendampingan hukum.

Turut hadir dalam rapat itu dari pihak PT PLN, Senior Manager Perizinan Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Sumbagut Alfredo Pakpahan, Kepala BPN Pakpak Barat dan BPN Sumut, Kapolres Pakpak Bharat, Dandim 0206 Dairi, Kajari Sidikalang, para Jaksa Pengacara Negara Kejati Sumut, Camat dan beberapa Kepala Desa dari wilayah Kabupaten Pakpak Barat.(**)

AKBP Leonardo David Simatupang SIK Kapolres Pakpak Bharat yang Baru

Lurah di Kabupaten Simalungun Diharapkan Prioritaskan Pembangunan Jaling

Sahat Banurea Ditunjuk Sebagai Pelaksana Harian Bupati Pakpak Bharat

Poldasu Periksa Penyidik Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Jokowi Instruksikan Pembangunan SDM Diprioritaskan

Poldasu Hentikan Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat