Kuatir Berganti Nama Pasca Pencabutan Izin PBPH PT TPL, Ini Respon Agresu

Kemudian, Pemulihan Lingkungan Secara Menyeluruh dan Berkeadilan Pencabutan izin tidak boleh berhenti sebagai sanksi administratif semata.

"Pemerintah harus memastikan adanya tanggung jawab pemulihan lingkungan (restorasi dan rehabilitasi ekosistem) atas kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas perusahaan. Pemulihan lingkungan harus dilakukan secara transparan, berbasis ilmiah, dan melibatkan masyarakat terdampak sebagai subjek utama," imbuhnya.

Dilanjutnya, Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Buruh Terdampak.

"Kami menegaskan bahwa buruh tidak boleh menjadi korban ganda dari kejahatan ekologis korporasi. Negara dan perusahaan wajib menjamin pemenuhan seluruh hak buruh terdampak, termasuk upah, pesangon, jaminan sosial, serta kepastian kerja dan alih profesi yang layak. Tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum sepenuhnya berada pada korporasi, bukan pada para pekerja," tandasnya.

Jhontoni juga menyoroti Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Korporasi.

"Kami mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan audit total terhadap PT TPL. Audit ini harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas, termasuk pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif, serta kewajiban membayar kerugian negara dan ekologis tanpa pandang bulu, terlepas dari status perusahaan sebagai emiten atau kepemilikan modal asing," lanjutnya.

Kemudian, Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam.