CTRA dan Kepatuhan Semu: Cermin Retak Kegagalan Sistemik BEI di Mata MSCI

IAW juga mengaitkan persoalan ini dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan terkait kerja sama pengelolaan aset lahan BUMN. Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dokumentasi perjanjian, ketidaksesuaian rencana kerja, serta minimnya dokumen pendukung atas perhitungan kewajiban negara.

"Temuan BPK memang tidak secara langsung menunjuk CTRA, tetapi memperlihatkan rapuhnya tata kelola sistemik yang memungkinkan transaksi bermasalah lolos dari pengawasan," kata Iskandar.

Ia menambahkan, isu transparansi pasar modal Indonesia juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat global MSCI pada Januari 2026. MSCI, kata dia, menuntut pengungkapan kepemilikan yang lebih rinci, keterbukaan risiko hukum dan reputasi dalam jaringan korporasi, serta ketersediaan data yang mudah diakses.

"Dalam perspektif MSCI, tidak diungkapkannya keterkaitan afiliasi dengan penyidikan hukum merupakan sinyal buruk bagi kualitas transparansi pasar," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, IAW merekomendasikan agar OJK merevisi aturan penyampaian informasi material dengan memasukkan kewajiban pengungkapan perkara hukum yang melibatkan afiliasi non-terdaftar. Selain itu, Bursa Efek Indonesia diminta memperketat pengawasan terhadap emiten dengan struktur afiliasi kompleks.

"Jangan biarkan kepatuhan formal meninabobokan investor. Transparansi sejati adalah kejujuran untuk menunjukkan kondisi perusahaan secara utuh," pungkas Iskandar.

PT Medan Naikkan Vonis Bos KTV Electra dari Rehab Jadi 4 Tahun Penjara

Sepanjang 2018, BEI Kedatangan 200 Ribu Investor Saham Baru

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

Miranda Goeltom dan Ketua OJK Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2