Aktivis Dukung DPR Panggil Menteri Imipas Soal Kejanggalan Pemindahan Napi Korupsi dari Rutan Tanjung Gusta

"Jika benar tidak ada perintah tertulis, ini berpotensi menimbulkan maladministrasi. Karena itu, Menteri Imipas seharusnya dipanggil oleh Komisi XIII DPR untuk dimintai penjelasan," ujar Pane.

Ia juga mempertanyakan konsistensi penegakan aturan. Menurut Pane, apabila kepemilikan ponsel dijadikan dasar pemindahan ke Nusakambangan, maka seharusnya narapidana lain yang memiliki pelanggaran serupa, termasuk rekan satu sel Ilyas berinisial RM, juga diperlakukan sama.

Pane menambahkan, pernyataan Menteri Imipas yang menyebut Ilyas melakukan pemerasan dinilai belum disertai penjelasan yang memadai. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi merugikan Ilyas di kemudian hari.

"Jika benar ada dugaan pemerasan, seharusnya dijelaskan secara terbuka dan diproses sesuai hukum. Apalagi keluarga justru menyatakan Ilyas adalah korban pemerasan di dalam rutan. Ini semestinya diselidiki oleh Kementerian Imipas," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai, Ilyas Sitorus bukan termasuk narapidana berbahaya apabila telepon genggam yang dimilikinya hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Menurut Andreas, persoalan utama dalam kasus ini bukan semata kepemilikan telepon genggam, melainkan sikap dan perilaku narapidana yang bersangkutan.

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

Kejari Labuhanbatu Tahan 2 Tersangka Korupsi

4 Bulan Sandang Tersangka Korupsi, Kadis Tarukim Karo dan PKK Belum Dicopot

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

Seharusnya Kepala Daerah Jera Berbuat Korupsi

367 Caleg DPRD P Siantar, Tidak Ada Mantan Napi Korupsi