Pelayanan Publik Makin Profesional, Pemprov Sumut Raih Opini Tertinggi Ombudsman

Sebelumnya, predikat itu dikenal dengan nama Kepatuhan Pelayanan Publik. Namun, pada 2025 diubah menjadi Opini Ombudsman Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik. Perubahan itu merupakan upaya Ombudsman untuk menilai pelayanan publik secara lebih komprehensif dibandingkan survei kepatuhan sebelumnya.

"Kita semua berharap ikhtiar ini ke depan menjadi cerminan nyata bagaimana kualitas pelayanan publik, bila BPK menilai tata kelola penggunaan anggaran, Ombudsman minilai output penggunaan anggaran," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, saat acara penyerahan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Dari pelayanan publik, masyarakat dapat merasakan bahwa undang-undang dan peraturan bukan sekadar teks semata.

"Di situlah hukum dirasakan, bukan dalam teks UU belaka, tetapi dalam antrean layanan, kejelasan prosedur, kepastian waktu dan sikap dari aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Yusril.

Turut hadir Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara, jajaran kementerian terkait, serta para gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Hadir juga jajaran Ombudsman serta pejabat tinggi kementerian dan lembaga yang dinilai. (*)

HPN 2026, Bank Sumut Gelar Lomba Opini Jurnalis dan Media Award Rp63 Juta

Kejari Nisel Bahas Permohonan Legal Opinion DPRD Terkait Pergeseran Anggaran 2025

Alumni IMM Sumut: Jangan Giring Opini Menyesatkan Terkait Unjuk Rasa Berujung Bentrok di Tapteng

Empat Tahun Berturut Dapat WDP, Pengelolaan Keuangan Pemkab Langkat Disorot

Soal Spanduk SARA, Rudy Hermanto: Jangan Playing Victim, Segera Tempuh Jalur Hukum

Pemkab Simalungun Raih Opini WTP Dua Kali Berturut-turut