Salmon Sumihar Sagala: Penurunan Kemiskinan Nasional Peringatan Sekaligus Peluang bagi Sumut

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE mengatakan, penurunan angka kemiskinan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi peringatan sekaligus peluang bagi Sumut, agar tidak tertinggal dari tren positif tersebut.

"Turunnya jumlah penduduk miskin secara nasional harus dibaca lebih dalam dan dijadikan dasar kebijakan yang benar-benar berdampak hingga ke daerah," ujar Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Jumat (6/2/2026) melalui telepon dari Karo saat melakukan kegiatan reses.

Penegasan itu disampaikan Salmon menanggapi berita SIB, terkait data BPS yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 menurun sebanyak 490 ribu orang menjadi 23,36 juta orang, dari sebelumnya 23,85 juta orang pada Maret 2025.

Baca Juga:

• DPRD SU: Tragedi Buku Tulis Berujung Kematian Bocah SD di NTT Alarm Darurat Bagi Dunia Pendidikan

Menurut Salmon, capaian tersebut tidak boleh dibaca hanya sebagai keberhasilan statistik semata. Yang jauh lebih penting, memastikan penurunan kemiskinan bersifat struktural, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan hingga ke daerah, termasuk Sumut.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, melainkan mencegah kelompok masyarakat rentan agar tidak kembali jatuh miskin akibat gejolak harga, ketergantungan pada sektor informal, serta lemahnya daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, Sumut perlu membaca data nasional tersebut sebagai early warning system, bukan sebagai zona nyaman, sebab, sangat mungkin secara nasional angka kemiskinan menurun, namun di daerah tertentu justru stagnan atau bahkan muncul kemiskinan terselubung.

"Kemiskinan hari ini bukan hanya soal tidak makan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pekerjaan yang layak, stabilitas pendapatan, dan kemampuan bertahan saat menghadapi krisis kecil," ujarnya.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu juga menyoroti pentingnya pergeseran pendekatan pengentasan kemiskinan dari sekadar bantuan sosial ke penguatan ekonomi produktif daerah. Fokus tersebut, harus diarahkan pada sektor pertanian bernilai tambah, industri pengolahan, serta UMKM berbasis potensi lokal.

"Kita membutuhkan kebijakan yang membuat rakyat tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu menghasilkan dan tumbuh. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, yakni menciptakan ekosistem usaha, bukan sekadar program seremonial," tegas Salmon.

Berkaitan dengan hal itu, ia mendorong Pemprov Sumut agar lebih presisi dalam memanfaatkan data BPS, termasuk memetakan kantong-kantong kemiskinan baru yang kerap luput dari perhatian karena tidak terlihat secara kasat mata, seperti pekerja informal perkotaan dan petani kecil yang tergerus biaya produksi.

"Kalau angka kemiskinan turun tetapi kualitas hidup masyarakat tidak naik, berarti masih ada pekerjaan besar yang belum selesai. Target kita bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi memutus siklus kemiskinan agar penderitaan rakyat benar-benar dapat diakhiri," pungkasnya.(*).

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut

KPK DPO Mantan Anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban