Akademisi: Mundurnya Sejumlah Kadis di Pemprovsu Jadi Anomali dalam Budaya Birokrasi

Hasilnya bisa menjadi bahan untuk memperbaiki pola kepemimpinan atau regulasi internal agar tidak terjadi "bedol desa" pejabat di daerah lain.

"Untuk hal ini, ada catatan khusus saya, yakni kepemimpinan yang kuat memang dibutuhkan untuk mendobrak kekakuan birokrasi, namun kepemimpinan yang efektif harus mampu merangkul eksekutornya agar visi besar bisa mendarat dengan selamat di masyarakat," kata Shohibul.

Begitupun, lanjutnya, khusus untuk kasus yang terjadi di Sumut ini, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sebagai masukan. Di antaranya, evaluasi keselarasan gaya kepemimpinan dengan regulasi (leadership alignment). Investigasi faktor psikologis dan keamanan kerja (psychological safety). Audit integritas melalui "exit interview" formal. Analisis efektivitas sistem seleksi terbuka (open bidding).

Kemudian dampak terhadap stabilitas dan kelanjutan orogram (continuity audit) serta rekomendasi mitigasi dan dendampingan.

"Kesimpulan untuk Pengawas, mundurnya satu pejabat adalah dinamika, namun mundurnya enam pejabat secara beruntun adalah sinyalemen kegagalan sistemik dalam pembinaan kepegawaian atau adanya pola komunikasi kepemimpinan yang perlu dikoreksi demi menjaga integritas pemerintahan daerah," kata Shohibul. (**)

Akademisi Kritik Pergantian Nama Balei Harungguan Djabanten Damanik Jadi Tuan Rondahaim Saragih

Selamatkan Aset Negara, Akademisi Apresiasi Satgas PKH Kembalikan Rp 6,6 Triliun

Gelmok Samosir Ucapkan Selamat atas Kelulusan Doktor Ibnu Kholik di FH USU

Menteri LH Gandeng Pakar Kampus, Penegakan Hukum Banjir dan Longsor Sumatera Gunakan Pendekatan Ilmiah

Akademisi di Sumut Apresiasi Program Listrik Desa Pemerintah: Keadilan Energi bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Akademisi Nilai Penonaktifan Pejabat oleh Gubernur Sumut Berisiko Langgar Aturan ASN