Timbul Jaya H Sibarani: Instruksi Presiden Kumpulkan Video MBG Strategis Baca Dinamika Opini Publik Bukan Emosional

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Presiden Qodari untuk mengumpulkan berbagai video Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan tudingan terhadap dirinya menghina bangsa, bukan sekadar respons emosional, melainkan langkah strategis membaca dinamika opini publik.

Menurut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026) melalui telepon dari Simalungun saat melakukan kegiatan reses, langkah itu menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan kritik yang beredar benar-benar berbasis data, bukan sekadar narasi politis.

Timbul menyebut, program MBG yang kini menjadi prioritas nasional kebijakan afirmatif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini dan tudingan bahwa MBG merupakan bentuk penghinaan terhadap bangsa justru mengabaikan substansi kebijakan tersebut. Sebab, program ini menyasar masa depan anak-anak Indonesia. Tidak ada niat merendahkan, justru memuliakan generasi penerus.

Secara politik, Timbul melihat adanya dua arus besar dalam merespons kebijakan ini. Pertama, kelompok yang memandang MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. Kedua, kelompok yang mengaitkannya dengan strategi pencitraan politik. Namun, dalam sistem demokrasi, perbedaan tafsir hal biasa, selama tidak disertai disinformasi.

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Ikuti Peresmian 1.179 SPPG Polri oleh Presiden

Instruksi pengumpulan video, lanjut Timbul, dapat dimaknai sebagai upaya klarifikasi dan konsolidasi narasi. Presiden, tampaknya ingin mengetahui secara langsung pola framing yang berkembang di media sosial agar pemerintah bisa merespons dengan pendekatan komunikasi yang lebih tepat.

"Ini bukan soal anti-kritik, tapi memastikan kritik itu sehat dan proporsional," ujar Timbul menyoroti dimensi psikologis publik saat ini yang sebagian masyarakat mungkin sensitif terhadap narasi bantuan atau program sosial karena trauma ketergantungan masa lalu.

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Pengurus Partai Golkar Padangsidimpuan Dilantik

Dipecat, Kader Gerindra Gugat Prabowo Subianto

Empat Kabupaten Rayakan HUT Partai Golkar ke-54 di Humbahas