JAM Intel Hadiri Sosialisasi Jaga Desa di Kantor Gubernur Sumut

Dengan aplikasi jaga desa, Kejaksaan akan mengontrol pengelolaan dana desa di seluruh tanah air, sehingga aparatur Kejaksaan akan menjadi pengawal dan pendamping pengelolaan dana desa.

"Dengan demikian pengelolaan dana desa akan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan sosialisasi ini menjadi sebuah kolaborasi antara Kejaksaan dengan Abpednas dalam menjaga dana desa," tegas JAM Intel.

Atas kegiatan tersebut, Gubernur Sumut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan RI.

Gubernur mengingatkan pemerintah desa tentang pentingnya inovasi dan tata kelola pemerintahan desa yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik di Kementerian Dalam Negeri Anwar Harun Damanik mengingatkan, dengan adanya Undang-Undang Desa terbaru (UU No. 3 Tahun 2024), kedudukan desa semakin kuat baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun anggaran.

"Regulasi terbaru ini memberikan landasan kuat agar desa menjadi mandiri dan demokratis. Ada tiga pilar utama yang kami kawal, regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat melalui Kemendagri, dan kepastian anggaran baik dari APBN maupun APBD," jelasnya.

LSM LP3AD Demo ke Kantor DPRK Minta Pengelolaan Dana Desa Dievaluasi

Kejari Langkat Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dan ADD TA 2017

Warga Sambirejo Hadiri Sosialisasi Perda Administrasi Kependudukan

Pemkab Samosir Komitmen Awasi Pengelolaan Dana Desa dan ADD

Apel Kebangsaan Tiga Pilar Digelar di Kantor Gubernur Riau

Kadis Bapemmas : Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 di Dairi, Amburadul