JAM Intel Hadiri Sosialisasi Jaga Desa di Kantor Gubernur Sumut

Medan(harianSIB.com)

Jaksa Agung Muda (JAM) Inteljen Kejaksaan Agung RI Prof Dr Reda Mantovani, menghadiri sosialisasi program, Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Sabtu (14/2/2026).

Kehadiran JAM Intel dalam rangka pengukuhan Pengurus DPD Dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Se Sumatera Utara (Sumut), yang dirangkai dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara jajaran Kejari dengan Abpednas Sumut.

Kasi Penkum Kejatisu Rizaldi dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, acara itu dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik Amnar Harun Damanik, Kajati Sumut Harli Siregar, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen Subeno.

Juga turut hadir Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, Keua DPD ABPEDNAS Sumut Drs.H Abdul Khoir, pejabat utama Kejati Sumut dan Polda Sumut, mewakili Pangdam I/BB, para Bupati/Walikota se Sumut serta utusan Badan Permusyawaratan Desa se Sumut.

Baca Juga:

• Kejaksaan Luncurkan Aplikasi Jaga Desa di Kalteng, Perkuat Pengawasan Dana Desa

JAM Intelijen dalam sambutannya menyampaikan, program Jaksa Garda Desa merupakan suatu kebijakan positif dimana aparatur desa juga diberi kesempatan yang sama untuk memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa.

Dia mengingatkan, terkait pengelolaan dana desa akan mengedepankan prinsip humanis dan pembinaan terhadap aparatur desa.

Dengan aplikasi jaga desa, Kejaksaan akan mengontrol pengelolaan dana desa di seluruh tanah air, sehingga aparatur Kejaksaan akan menjadi pengawal dan pendamping pengelolaan dana desa.

"Dengan demikian pengelolaan dana desa akan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan sosialisasi ini menjadi sebuah kolaborasi antara Kejaksaan dengan Abpednas dalam menjaga dana desa," tegas JAM Intel.

Atas kegiatan tersebut, Gubernur Sumut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kejaksaan RI.

Gubernur mengingatkan pemerintah desa tentang pentingnya inovasi dan tata kelola pemerintahan desa yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik di Kementerian Dalam Negeri Anwar Harun Damanik mengingatkan, dengan adanya Undang-Undang Desa terbaru (UU No. 3 Tahun 2024), kedudukan desa semakin kuat baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun anggaran.

"Regulasi terbaru ini memberikan landasan kuat agar desa menjadi mandiri dan demokratis. Ada tiga pilar utama yang kami kawal, regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat melalui Kemendagri, dan kepastian anggaran baik dari APBN maupun APBD," jelasnya.

Kajati Sumut Harli Siregar dalam publikasi resminya menegaskan kembali, tentang kesiapan mengawal dan melaksanakan kebijakan pimpinan khususnya menjaga dan memberikan pengamanan hukum terhadap pengelolaan dana desa

"Kejati Sumut siap mengawal kebijakan strategis nasional. Ini bentuk nyata dukungan Kejaksaan RI mewujudkan Asta Cita Presiden, yakni pembangunan nasional dimulai dari desa," ujar Harli. (*)

LSM LP3AD Demo ke Kantor DPRK Minta Pengelolaan Dana Desa Dievaluasi

Kejari Langkat Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dan ADD TA 2017

Warga Sambirejo Hadiri Sosialisasi Perda Administrasi Kependudukan

Pemkab Samosir Komitmen Awasi Pengelolaan Dana Desa dan ADD

Apel Kebangsaan Tiga Pilar Digelar di Kantor Gubernur Riau

Kadis Bapemmas : Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 di Dairi, Amburadul