Kasus Eks HGU PTPN II Bergulir, IAW Desak Kejati Sumut Jerat Korporasi dan Buka 14 Temuan BPK Lainnya

"Kasus dugaan korupsi penjualan aset negara berupa lahan HGU PTPN menunjukkan adanya jaringan mafia aset negara yang melibatkan banyak pihak," tegasnya.

APMPEMUS juga mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh jajaran komisaris dan direksi PTPN terkait, oknum pejabat pemerintah daerah, serta menelusuri aliran dana dan kemungkinan gratifikasi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menyatakan pihaknya saat ini masih fokus pada salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kalau melihat data ini, yang sedang kita tangani terkait dengan item satu dan kalau dibaca 15 item itu kan berbeda-beda satu sama lain," katanya.

IAW menilai sikap tersebut menimbulkan kekhawatiran publik, mengingat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terdapat 15 temuan penting, termasuk potensi kerugian negara ratusan miliar rupiah dari pengelolaan lahan eks-HGU.

Iskandar Sitorus juga menyinggung preseden di tingkat nasional, di mana Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berhasil menjerat korporasi dalam kasus besar.

Kapolres Deliserdang Sebut Permasalahan Lahan Garapan Eks HGU PTPN II Belum Tuntas

Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar

Sejumlah Anggota DPRD Medan dan Staf Diperiksa BPK

500-an Hektare Lahan Eks HGU PTPN-II Teralokasi untuk Perumahan

6 Profesor USU Disebut Tertarik Meneliti Kasus Korupsi Lahan eks HGU PTPN2

Keluarkan 407 SKT di Lahan HGU PTPN II, Negara Rugi Rp 1,178 Triliun