Dagangan Daging Babi Bersih dari Limbah, Tuduhan Wali Kota Rico Waas Keliru, GAMKI Minta Surat Edaran Dicabut

Kepada wartawan Boydo meminta agar wali kota mencabut surat edaran Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengolahan limbah penjualan daging non halal di wilayah Kota Medan.

Karena surat edaran tersebut bisa memicu perpecahan di Kota Medan yang sudah terkenal harmonis di tengah pluralismenya. Karena surat edaran tersebut sudah dipublish sehingga menimbulkan keresahan pedagang.

"Surat edaran hanya mengkhususkan bagi pedagang babi, lalu pihak pemko melalui Satpol PP mendatangi pedagang dan melakukan intimidasi. Mereka sudah melaksanakan aturan pemerintah, tidak ada berjualan di bahu jalan," tegas Boydo.

Hal senada dikatakan Sahat Sinurat, pedagang membeli daging dari RPH dan mereka membayar retribusi yang menambah PAD Kota Medan. Tidak ada.lagi limbah di pasaran, karena semuanya ditinggal di RPH. "Wali Kota Medan hendaknya tidak membesar-besarkan persoalan pedagang daging babi sehingga berpotensi menimbulkan konflik," tegasnya.

GAMKI Sumut Desak Wali Kota Medan Kaji Ulang SE Penataan Lokasi Penjualan Daging Non Halal

PGN Masuk 500 Perusahaan Asia-Pasifik Terbaik Versi TIME

Seorang Mahasiswi di Percut Sei Tuan Diduga Dicabuli Oknum Nakes di Klinik

Stok Pangan Sumut Aman Jelang Lebaran, Harga Tetap Stabil

Terkait Ratusan Siswa di Dairi Keracunan, Dinkes Sumut: Hasil Uji Lab Temukan Mikrobiologi pada Sampel MBG

Dugaan Korsleting Aki Picu Kebakaran Mobil di SPBU Pakam, Rugi Rp20 Juta