Boydo Panjaitan Bantah Aksi Tolak SE Wali Kota Bawa Simbol Agama

"Karena wali kota tahu surat edarannya cacat hukum, makanya ditarik untuk direvisi dan disempurnakan. Kita bukan sembarangan melakukan aksi, tapi sekaligus mengedukasi wali kota agar lebih cermat dalam membuat peraturan," tegasnya.

Dalam membuat peraturan, kata Boydo, wali kota harus mengadopsi dari peraturan yang di atasnya. Apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwal).

Tapi, rujukan Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.7.1/1540 tentang penataan dan pengelolaan limbah dagangan daging non halal di wilayah Kota Medan tidak ada rujukan peraturan di atasnya. Sehingga surat tersebut diskriminatif karena hanya menyangkut dagangan daging babi.

Mantan anggota DPRD Medan ini juga setuju kalau ada Perda penataan pedagang kaki lima, tapi harus menyeluruh. Semua dagangan jenis apapun itu harus ditata, jangan cuma jualan daging babi diurusi.

"Ini menyangkut nafkah orang, mereka jadi terusik berjualan yang sebelumnya tenang dan damai. Pemko harus jadi pengayom, mengayomi seluruh warganya, maka peraturan yang dibuat jangan diskriminatif. Yang salah kita luruskan, terbukti wali kota mengakui kesalahannya. Maka jelaslah aspirasi kami adalah membela pedagang, bukan membawa simbol agama," tandasnya. (*)

Wakil Wali Kota Medan Berharap BPJS Permudah Masyarakat Dapatkan Fasilitas Kesehatan

Wakil Wali Kota Medan Tinjau Terminal Amplas

Wakil Wali Kota Medan Lepas 800 Lebih Peserta Jalan Santai

Dewan Riset Sampaikan Solusi Penanganan Banjir Kepada Wali Kota Medan

Hasyim : Wali Kota Medan Tidak Serius Menata Reklame

Kapolda Sumut dan Wali Kota Medan Tinjau Pusat Pasar dan Pasar Petisah