Ebenejer Sitorus Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan Jangan Persulit Pencairan Dana JHT Pekerja

"Jika memang ditemukan fakta bahwa sebagian PPPK Paruh Waktu sudah bisa mencairkan JHT sementara yang lain tidak, maka hal itu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan, sebab kalau ada yang sudah dicairkan, artinya secara aturan itu bisa dilakukan. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda terhadap pekerja yang memiliki status yang sama," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ebenejer juga meminta Pemko Medan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dengan menerbitkan surat keterangan bagi para PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berstatus THL.

Ditambahkannya, Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat akan ikut memantau perkembangan persoalan tersebut agar hak para pekerja tidak lagi tertunda. Perlu diingat, jangan sampai para pekerja yang sudah mengabdi lama justru dipersulit untuk mendapatkan haknya sendiri. Negara harus hadir memberikan kepastian dan keadilan bagi tenaga kerja," kata Ebenejer.

Ebenejer berharap langkah korektif yang diberikan Ombudsman segera dilaksanakan sehingga persoalan pencairan JHT bagi PPPK Paruh Waktu di Kota Medan dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan tidak berlarut-larut.(*).

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir