Ebenejer Sitorus Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan Jangan Persulit Pencairan Dana JHT Pekerja

Medan(harianSIB.com)

Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM menyoroti tajam temuan maladministrasi yang diungkap Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PPPK paruh waktu di Kota Medan dan sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan jangan persulit pencairan dana JHT para pekerja.

"Sulitnya mencairkan dana JHT ini merupakan gambaran masih adanya ketimpangan dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal saat mengutip iuran dari pekerja, sistem berjalan sangat cepat, namun ketika peserta ingin mencairkan haknya justru dihadapkan pada berbagai persyaratan yang menyulitkan," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Jumat (13/3/2026) di DPRD Sumut.

Menurut Ebenejer, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena dana JHT pada dasarnya hak pekerja yang telah dipotong dari penghasilan mereka selama bertahun-tahun. Lembaga penyelenggara jaminan sosial harus menempatkan kepentingan peserta sebagai prioritas utama, bukan sebaliknya membuat birokrasi yang berbelit.

"Jangan sampai muncul kesan, saat mengutip iuran semuanya mudah dan cepat, tetapi ketika peserta ingin mengambil haknya justru dipersulit dengan berbagai alasan administrasi. Ini harus menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi dan reformasi pelayanan secara menyeluruh," tegasnya.

Baca Juga:

• Dishub Medan Pastikan Keberangkatan Pemudik Sesuai Kuota Program Mudik Gratis Lebaran 2026

Politisi dari Partai Hanura itu juga menilai temuan Ombudsman tersebut menjadi "alarm" keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian, karna hak para pekerja harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi maupun perbedaan tafsir aturan.

Apalagi, tambah anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, perubahan status dari Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi PPPK Paruh Waktu secara hukum sudah memenuhi unsur berhenti dari pekerjaan sebelumnya, sehingga dana JHT seharusnya dapat dicairkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jika memang ditemukan fakta bahwa sebagian PPPK Paruh Waktu sudah bisa mencairkan JHT sementara yang lain tidak, maka hal itu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan, sebab kalau ada yang sudah dicairkan, artinya secara aturan itu bisa dilakukan. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda terhadap pekerja yang memiliki status yang sama," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ebenejer juga meminta Pemko Medan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dengan menerbitkan surat keterangan bagi para PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berstatus THL.

Ditambahkannya, Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat akan ikut memantau perkembangan persoalan tersebut agar hak para pekerja tidak lagi tertunda. Perlu diingat, jangan sampai para pekerja yang sudah mengabdi lama justru dipersulit untuk mendapatkan haknya sendiri. Negara harus hadir memberikan kepastian dan keadilan bagi tenaga kerja," kata Ebenejer.

Ebenejer berharap langkah korektif yang diberikan Ombudsman segera dilaksanakan sehingga persoalan pencairan JHT bagi PPPK Paruh Waktu di Kota Medan dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan tidak berlarut-larut.(*).

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir