Fraksi PSI Soroti Revisi Perda Sistem Kesehatan, Tanpa Ketegasan Akan Sia-sia

"Itu sebabnya kenapa masyarakat lebih memilih berobat ke Penang dan Singapura karena kepastian diagnosa itu terjamin. Memiliki alat kesehatan canggih dan SDM dokter sangat baik. Maka kami sangat pesimis terhadap Ranperda ini, mau dirubah sampai 100 kalipun jika tidak ada pengawasan dan ketegasan Dinas Kesehatan maka sia-sia peraturan itu diterbitkan," tegasnya.

Fraksi PSI, kata Henry Jhon Hutagalung, menegaskan bahwa Fraksi PSI menekankan pada 7 poin yang menjadi fokus utama dalam perubahan Perda. Pertama, PSI meminta pemko melaksanakan Perda Nomor 4 tentang Sistem Kesehatan dan perubahannya secara konsisten karena PSI melihat selama ini pemko tidak sungguh-sungguh melaksanakan Perda tersebut.

Kedua, PSI prihatin melihat banyaknya warga Medan berobat ke luar negeri disebabkan kualitas dokter kurang baik. Tidak ada kepastian tentang penyakit pasien karena kelemahan analisa serta biaya yang tidak pasti.

Ketiga, banyak ditemukan dugaan malpraktek yang tidak diproses secara hukum, ketidaktegasan dinas terkait dalam menindak lanjuti dugaan malpraktek tersebut. Keempat, PSI meminta adanya sistem pengaduan dan dibangun kordinasi antara Dinas terkait dengan aparat penegak hukum untuk memproses malpraktek yang terjadi.

Kelima, Fraksi PSI mengingatkan Pemko Medan akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berada di sekitar pemukiman warga, seperti pembangunan posyandu pembantu di Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia yang telah diperjuangkan sejak tahun 2017 dan ditegaskan kembali pada penyusunan RPJMD 2024-2029.

Wali Kota Medan Minta Camat dan Lurah Tingkatkan Kapasitas untuk Beri Pelayanan Publik

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Diperiksa 6,5 Jam, Grace Natalie Jelaskan Pidato Tolak Perda Syariah

Argentina Kalahkan Meksiko, Icardi Cetak Gol Perdana

Abdul Rani Terpilih Jadi Ketua Komisi D DPRD Medan

Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan