Sidang Praperadilan 3 Warga Palas Ditunda, Hakim Sakit dan Polisi Minta Penjadwalan Ulang
Sibuhuan(harianSIB.com)Sidang praperadilan perdana dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Sibuhuan, di Pengadilan Negeri Sibuhuan, Senin (13
Medan(harianSIB.com)
Ombudsman Sumatera Utara mempertanyakan belum dibayarkannya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Kabupaten Deliserdang. Pembayaran gaji tersebut dinilai seharusnya dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Medan, Senin (13/4/2026). Ia menilai, tidak dicairkannya gaji para guru tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji guru PPPK Paruh Waktu, mengingat mereka telah diangkat dan bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Herdensi menjelaskan, kewajiban penganggaran tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/227/SJ tertanggal 16 Januari 2025. Dalam aturan itu, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk PPPK Paruh Waktu melalui pos belanja barang dan jasa dalam APBD, khususnya untuk jabatan guru.
Baca Juga:Selain itu, ketentuan mengenai PPPK Paruh Waktu juga diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Pada aturan tersebut disebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu berhak menerima upah minimal setara dengan penghasilan saat masih berstatus non-ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di daerah.
Ia menambahkan, terdapat dua kategori PPPK, yakni PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Perbedaan utama terletak pada sumber penggajiannya. PPPK penuh waktu dibayar melalui belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu melalui belanja barang dan jasa. Namun, keduanya tetap bersumber dari APBD.
Sibuhuan(harianSIB.com)Sidang praperadilan perdana dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Sibuhuan, di Pengadilan Negeri Sibuhuan, Senin (13
Medan(harianSIB.com) Tokoh senior PDI Perjuangan Sumut Ir Taufan Agung Ginting MSP menduga pengunduran diri Bupati Humbahas Oloan P Nababa
Tapteng(harianSIB.com)Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, buka suara soal kegundahan korban bencana tentang pendataan bantua
Simalungun(harianSIB.com)Harga kopi di wilayah Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, tembus Rp61.000 sampai Rp62.000 per kilogram. Hal
Medan(harianSIB.com)Ketua Fraksi Partai Gerindra (FPG) DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang mengingatkan semua pihak jangan terlalu mempoliti
Medan(harianSIB.com)Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Sumut menggelar tiga agenda dalam satu hari, M
Medan(harianSIB.com)Seorang pengemudi ojek online (ojol), Muhammad Rawi (46) warga Jalan Sei Mencirim, menjadi korban penganiayaan yang didu
Aekkanopan(harianSIB.com)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhan Batu Utara (Labura) dari Kualaberingin, Kecamatan Kualuh Hulu
Sunggal(harianSIB.com)Bersama petani lokal, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, meninjau langsung distribusi Program Makan Bergizi Grat
Sumatera Barat(harianSIB.com)Aksi rombongan kendaraan yang berhenti di tikungan ekstrem Sitinjau Lauik, Sumatera Barat, viral di media sosia
Medan(harianSIB.com)Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Seorang
Medan(harianSIB.com)Ombudsman Sumatera Utara mempertanyakan belum dibayarkannya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P