Pendiri KBPP Polri Sumut Minta Kapolri Perpanjangan Pendaftaran Calon Ketum Jelang Munas VI

Medan(harianSIB.com)

Pendiri Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Sumut meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turun tangan untuk mendorong perpanjangan masa pendaftaran calon Ketua Umum KBPP Polri tingkat pusat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat para pengurus dan pendiri KBPP Polri Sumut yang digelar di Hotel Madani, Medan, Sabtu (18/4/2026) sore. Rapat dihadiri Drs Syaiful Syafri MM, didampingi Ketua Resor Medan Riswandi Husin serta sejumlah Ketua Resor KBPP Polri dari berbagai daerah di Sumut.

Menurut Syaiful, hingga saat ini calon Ketua Umum KBPP Polri yang terdaftar baru satu orang, yakni Dr Evita Nursanti. Kondisi itu dinilai terjadi karena waktu pendaftaran yang terlalu singkat, yakni hanya 10 hari, sehingga berpotensi melahirkan calon tunggal dan mengurangi semangat demokrasi dalam organisasi.

"Kami meminta Pak Kapolri turun tangan agar waktu pendaftaran calon Ketua Umum diperpanjang. Jangan sampai Munas hanya melahirkan calon tunggal karena tahapan yang terlalu sempit. Organisasi sebesar KBPP Polri harus menjunjung tinggi demokrasi," ujar Syaiful.

Baca Juga:

• Mengejutkan! Jakarta Peringkat 1 Kota Terpadat di Dunia Versi PBB

Ia menegaskan, KBPP Polri lahir dari semangat anak-anak anggota Polri dan purnawirawan Polri untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia keluarga besar Polri.

Syaiful menyoroti situasi beberapa waktu terakhir ketika Polri menjadi sasaran kritik keras dari masyarakat, bahkan muncul wacana agar institusi kepolisian direformasi dan ditempatkan di bawah kementerian.

Dalam situasi itu, katanya, justru KBPP Polri Sumut yang aktif tampil membela institusi Polri melalui berbagai konferensi pers dan pernyataan terbuka.

"Ketika Polri dihujat dan muncul desakan agar Polri berada di bawah kementerian, kami di Sumut yang aktif bersuara membela agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia," katanya.

Karena itu, pihaknya menolak jika Munas VI hanya menghadirkan calon tunggal Ketua Umum, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan semangat organisasi.

Selain itu, Syaiful juga menilai dalam lima tahun terakhir aktivitas organisasi di tingkat daerah, resor, hingga sektor mengalami stagnasi, khususnya di Sumatera Utara. Hal itu disebabkan minimnya konsolidasi dari pimpinan pusat ke daerah.

Ia membandingkan dengan kepengurusan sebelumnya yang dinilai lebih aktif dan terstruktur, seperti adanya pertemuan nasional bersama Dirbinmas se-Indonesia, rapat kerja nasional (Rakernas), hingga agenda ziarah rombongan setiap menjelang Hari Ulang Tahun KBPP Polri.

"Kami ingin KBPP Polri kembali hidup, solid, dan benar-benar menjadi rumah besar bagi anak-anak Polri. Jangan hanya aktif saat Munas, tetapi mati dalam pembinaan organisasi di daerah," ujarnya.(*)

Kordinator Forum Pencerah PPP Batubara Protes Munas Muktamar Jakarta

Dukung Prabowo, PPP Muktamar Jakarta Siap Gerakkan Mesin Partai

Terbang Perdana Garuda dari Jakarta, Nias Selangkah Lebih Maju

Mukernas, Kader PPP Kubu Muktamar Jakarta Teriak ˋPrabowo Menangˊ

PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan OSO Jadi Caleg DPD

Emmi Silvia Tambun Juara Lomba Cerita Tanpa Alat Peraga di Jakarta