Pemkab/Pemko Jangan Hanya Andalkan APBD untuk Pembangunan

Medan (SIB)- Pemerintah kabupaten/kota jangan terlena hanya mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan daerahnya, tapi lebih kreatif  mendatangkan investor untuk berinvestasi di daerah masing-masing.

Demikian diungkapkan Kepala Bainprom (Badan Investasi Promosi) Sumut Purnama Dewi  kepada wartawan, Rabu (27/5) di Medan dan berharap Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gatot Pujonugroho terus mendorong Pemkab/Pemko untuk berlomba-lomba menggeliatkan iklim investasi di daerahnya masing-masing.

Karena, kata Purnama, dengan datangnya para investor menanamkan modal, tentu akan membuka peluang pembangunan di wilayah itu, tenaga kerja akan terserap, hotel-hotel akan terbangun dan berkembang, serta usaha rumah tangga akan bergeliat dan sebagainya.

Purnama mengatakan, peluang investasi di Sumut cukup banyak di antaranya di bidang pertambangan, perkebunan, pariwisata. Meskipun tengah terjadi perlambatan penanaman modal secara nasional/global yang berimbas kepada daerah, tapi diyakini posisi saat ini sektor-sektor tersebut masih sangat menarik bagi investor. "Sektor-sektor investasi itu masih punya prospek besar di tengah era perlambatan ekonomi saat ini," ujarnya.

Diungkapkannya, banyak faktor yang menjadikan Sumut masih sangat menarik bagi investor, sehingga menjadi tugas semua pihak termasuk instansi yang dipimpinnya untuk ikut mengurai berbagai persoalan yang dianggap masih menjadi kendala.

Misalnya persoalan kelistrikan dan infrastruktur serta persoalan pengurusan izin di tingkat kabupaten/kota. "Terkait sejumlah persoalan ini, kita akan coba urai dan kordinasikan dengan sejumlah instansi terkait," katanya.

Karena itu, diharapkan masyarakat Sumut untuk bersama-sama menjaga kondusifitas, sehingga para investor merasa terjamin untuk berinvestasi. Hal itu merupakan tugas pemerintah bersama-sama masyarakat karena kondusifitas daerah sangat mempengaruhi iklim investasi.

Menyinggung adanya riak-riak kritik maupun unjukrasa massa mengkritisi keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Danau Toba Sumut, Purnama Dewi membenarkan dan aksi kitisi itu sangat mengganggu iklim investasi di wilayah ini. “Jika ingin mengkritik, harus disampaikan dengan sejumlah pembuktian yang akurat dan tidak memiliki latar belakang kepentingan apalagi sampai bernuansa politis,” ujarnya.

Purnama juga mengingatkan, pemerintah lebih  berhati-hati  mencabut izin perusahaan yang beroperasi di negara ini dan harus memiliki dasar yang kuat. "Jika pencabutan izin tanpa dasar, kita akan mendapat sanksi dan denda triliunan, terutama untuk Perusahaan Modal Asing, karena ada hukum internasional. Para investor  juga punya jaringan internasional," kata Purnama seraya menegaskan pemerintah tidak akan melindungi PMA yang menjalankan usahanya secara benar sesuai yang diatur dalam Undang-Undang di negara ini. (A03/w)