Gubernur LIRA Sumut Bantah Terima Dana Bansos dari Pemprovsu

Jakarta (SIB)- Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara H Rizaldi Mavi membantah LSM yang dipimpinnya pernah ikut menerima dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemprovsu yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.

"Itu fitnah. LIRA Sumut tak pernah mendapat, atau berusaha mendapat. Kalau mau buka-bukaan, LIRA Sumut yang memberi bukti tambahan ke KPK agar kasus tersebut diungkap. Soalnya, tidak sedikit pihak gerah karena dana Bansos Pemprovsu tersebut tak tepat sasaran dan tepat guna. Bahkan, sesuai data yang juga kami sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK, ada kemungkinanan organisasi keagamaan keumatan Nasrani, tak pernah sedikit pun dapat," tandasnya saat dihubungi via telepon seluler, Minggu, (2/8) dari Medan. Ketika dihubungi, Rizaldi Mavi berada di Jakarta untuk urusan keorganisasian dan koordinasi dengan induk organisasinya sehubungan persoalan yang menimpa Gatot Pujo Nugroho.

Mantan aktivis pemuda itu pun mengaku miris. Sebelum kasus yang dihadapi Gatot terungkap pasca OTT (operasi tangkap tangan) KPK, banyak organisasi keumatan yang tidak bisa bertemu dengan Gubsu. Padahal, lanjutnya, pertemuan bukan untuk minta-minta melainkan koordinasi dengan Pemprovsu. Terus, acara keagamaan Kristen, minim sekali perhatian. Itu kan namanya diskriminasi. Itupun harus diungkap," tandas Rizaldi Mavi.

Sebagaimana beredar di sejumlah pihak, ada daftar penerima dana Bansos Pemprovsu. Ada organisasi kemasyarakatan berbasis massa menerima Rp 750 juta untuk membangun tugu di Kampung Kolam, ada yang menerima Rp 200 juta hanya untuk acara pelantikan.

Rizaldi Mavi mengaku sudah mendapat daftar penerima dana Bansos Pemprovsi tersebut. "LIRA bukan Ormas tapi LSM yang bekerja memantau kinerja aparat pemerintahan. Masak LIRA semurah itu minta-minta dukungan. Pokoknya LIRA tidak ada dapat sepeser pun. Mari kita buka-bukaan ke publik," tantangnya sambil mengatakan lebih baik pihak yang menyebar isu tersebut minta data ke instansi terkait guna memastikan siapa yang mendapat dana Bansos dimaksud. "Cek juga ke Pemprovsu, siapa yang dapat!"

Atas kasus dimaksud, LIRA Sumut minta KPK melakukan penelusuran di tingkat SKPD Provinsi Sumut terkait dana Bansos dan bantuan daerah bawahan (BDB) yang masih menjadi persoalan sehubungan sejumlah kota/kabupaten belum mendapatkannya. "Sudah diketahui publik, banyak sekali rekanan kontraktor yang mengeluh. Di antara keluhan para kontraktor karena proses pencairan anggaran terlalu lama karena dana kosong," ujar Rizaldi Mavi. (R9/y)