Plt Gubsu dan Ka BKKBN RI Teken MoU Penguatan Program Kependudukan

Medan (SIB)- Plt Gubsu H T Erry Nuradi dan Kepala BKKBN RI Dr Surya Chandra Surapaty menandatangani kesepakan bersama (MoU) tentang Penguatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada Senin (18/1) di Garuda Plaza Hotel Medan, sekaligus serah terima jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provsu dari Drg Widiwiono, M.Kes kepada Drs Temazaro Zega, M Kes dan sosialisasi Pemetaan Kelembagaan dan Penyerahan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) pengelola program KKBPK tahun 2016.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DIsduk Catpil) Kabupaten/ kota se Sumatera Utara. Kepala BKKBN RI Surya Chandra mengatakan, kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provisi Sumut. “Sebagai salah satu daerah penyangga utama program KKBPK, maka keberhasilan program di Sumut akan memberi daya ungkit yang besar terhadap keberhasilan program nasional,” ujarnya.

Hal itu dalam upaya mengoptimalkan implementasi pembangunan KKBPK mendukung 9 prioritas pembangunan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurut Plt Gubsu, progam KKBPK penting mendukung upaya menyejahterahkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti tanpa pembangunan kualitas manusia melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sementara itu Kepala BKKBN Provsu Zega mengungkapkan, kendala masih lambatnya capaian persen cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) CPR.

Meskipun pertambahan jumlah peserta KB baru rata-rata 6,8 juta/ tahun, tetapi tidak mampu meningkatkan jumlah CPR ( Contraceptive Prevalence Rate, atau Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) secara signifikan. Hal ini, kata dia, disebabkan peserta KB non MKJP (Metode KB Jangka Panjang) masih dominan terutama suntik yang mencapai 53,8% dan pil 22%.

Sampai saat ini penggunaan MKPJ masih rendah yang hanya mencapai 18,5% dari target 27,5%. Pemetaan kelembagaan dan penyerahan P3D pengelola program KKBPK, ucapnya, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan guna menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 120/5935/SJ/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan beralih status petugas lapangan KB (PLKB/PKB) menjadi perangkat BKKBN pusat, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat pengelolaan program KKBPK mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. (A14/h)